DPRD Pekanbaru Tekankan Diskusi dengan Pemko Sebelum Perwako Pemilihan RT/RW Disahkan

RADARPEKANBARU.COM - Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Syafri Syarif mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru agar segera menyiapkan Peraturan Walikota (Perwako) tentang pemilihan, pengangkatan, dan pengukuhan ketua rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).

Namun, sebelum Perwako tersebut disahkan, ia berharap adanya forum diskusi antara legislatif dan eksekutif untuk memastikan bahwa Perwako tersebut tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

“Harapan kita tentu, pemerintah kota segera menyiapkan Perwako ini dan kalau bisa secepatnya disahkan oleh Pak Wali. Namun sebelum itu, kita berharap adanya forum diskusi antara legislatif dengan eksekutif. Meskipun Perwako tersebut merupakan hak prerogatif Walikota, namun kami sebagai wakil dari masyarakat berharap ada diskusi terlebih dahulu sebelum disahkan,” ujar Syafri, Jumat (19/9/2025).

Ia menyoroti beberapa poin dalam Perwako tersebut yang menurutnya perlu didiskusikan lebih lanjut. Seperti pemilihan yang dilakukan secara musyawarah mufakat, namun ada beberapa wilayah dan kecamatan dengan satu RW yang jumlah warganya 2.000 KK.

“Nah ini yang harus kita diskusikan dengan pemerintah, karena dari pemerintah kan berharap pemilihan ini dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Namun kita lihat ada beberapa kecamatan dan wilayah itu yang menurut pandangan kami tidak mungkin dilakukan. Contohnya di Kecamatan Tuah Madani, di situ ada satu RW jumlah KK-nya hampir 2.000 KK. Kalau musyawarah mufakat mau dibuat di mana,” jelasnya.

Meskipun demikian, Politisi Golkar ini menekankan pentingnya fakta integritas bagi calon RT/RW yang terpilih. Menurutnya, sebelum terpilih, calon RT/RW harus membuat fakta integritas untuk memastikan komitmen mereka terhadap tugas dan tanggung jawab sebagai perpanjangan tangan pemerintah.

"Kalau saran kami, siapa pun nanti yang terpilih sebagai RT/RW, sebelum mereka dipilih, mereka harus membuat fakta integritas. Karena RT/RW ini adalah perpanjangan tangan dari pemerintah. Jangan nanti setelah terpilih jadi RT/RW, kegiatan pemerintah tidak mereka dukung dan lepas tangan,” tegasnya .(ckc)