Putusan Praperadilan Muflihun Dinilai Janggal, PN Pekanbaru Anulir Penetapan Sendiri

RADARPEKANBARU.COM - Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru mengabulkan permohonan praperadilan mantan Plt Sekretaris DPRD Riau, Muflihun, atas penyitaan aset yang dilakukan penyidik Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau.

Hakim tunggal Dedy dalam putusannya pada sidang Rabu (17/9/2025) petang, menyatakan penyitaan aset berupa apartemen di Kompleks Nagoya City Walk, Batam, dan rumah di Jalan Banda Aceh/Sakuntala Pekanbaru cacat hukum.

Hakim memerintahkan aset yang disita dalam proses penyidikan kasus dugaan korupsi anggaran surat perintah perjalanan dinas (SPPD) tahun 2020-2021 di Setwan Riau tersebut dikembalikan kepada Muflihun selaku Pemohon praperadilan.

"Memerintahkan Termohon mencabut atau menghapus status penyitaan atas rumah dan apartemen tersebut serta mengembalikan kedudukan hukum dan kepemilikan Permohon seperti semula," kata hakim.

Dalam pertimbangannya, hakim menyebut Pemohon berpegang pada keterangan tidak ditemukan kerugian negara di Setwan Riau berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun Anggaran 2020–2021.

Namun, fakta yang terungkap berbeda. BPK memang menemukan adanya kerugian negara dalam kasus ini berdasarkan uji sampling bukan keseluruhan dari objek yang di audit. Kerugian tersebut telah dikembalikan dengan nilai lebih dari Rp1 miliar selama dua tahun anggaran. 

Sementara itu, hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas permintaan penyidik Polda Riau menemukan kerugian negara sebesar Rp195 miliar dalam perkara dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif di lingkungan Sekretariat DPRD Riau.

Dengan demikian, menunjukkan bahwa audit BPK hanya bersifat penilaian atas kewajaran laporan keuangan, bukan audit kerugian negara secara pidana. 

Lebih lanjut, Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa kedua aset tersebut telah dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Namun, hasil penelusuran menunjukkan aset rumah dan apartemen tidak tercantum dalam laporan LHKPN tahun 2020–2021.

Di sisi lain, fakta persidangan mengungkap bahwa rumah di Jalan Sakuntala dibeli melalui dana perjalanan dinas fiktif, dengan proses pembayaran dilakukan oleh bawahan Muflihun di Sekretariat DPRD Riau. Begitu juga dengan apartemen di Batam yang dikuatkan dengan bukti dari pihak pengelola apartemen dan pihak yang melakukan pembayaran.

Ironisnya, saat proses pemeriksaan di Polda Riau, Muflihun tidak mengakui kedua aset itu sebagai miliknya karena penyitaan pada pihak penguasa aset. Namun dalam gugatan praperadilan, ia justru mengajukan keberatan atas penyitaan aset yang sebelumnya ia sangkal sebagai miliknya. 

Langkah ini memunculkan dugaan bahwa gugatan tersebut merupakan bentuk pengakuan tidak langsung atas kepemilikan aset.

Perlu dipahami, LHKPN bukanlah dokumen yang membuktikan keabsahan asal-usul harta, melainkan hanya bentuk kewajiban pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara.

Putusan praperadilan itu diajukan memicu sorotan publik dan kalangan hukum. Pasalnya, mengapa PN Pekanbaru menganulir penetapan sita khusus yang sebelumnya dikeluarkan oleh pengadilannya sendiri.

PN Pekanbaru juga membatalkan penetapan penyitaan yang sebelumnya dikeluarkan oleh PN Batam yang tidak merupakan produk hukumnya.

Jika sejak awal permohonan izin penyitaan dianggap tidak sah, seharusnya permohonan itu ditolak. Bukan justru dibatalkan setelah penyidik melaksanakan penyitaan berdasarkan izin yang telah diberikan pengadilan.

Menanggapi putusan tersebut, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro Ridwan, menyatakan bahwa pihaknya menghormati keputusan hakim, namun tetap melanjutkan proses penyidikan perkara.

“Kami menghormati putusan hakim praperadilan. Namun, penyidikan perkara dugaan korupsi SPPD fiktif di Sekretariat DPRD Riau tetap berjalan. Yang dikabulkan dalam gugatan hanya terkait penyitaan dua aset, bukan pokok perkaranya,” ujar Kombes Ade, Kamis (18/9/2025).

Pihak kepolisian saat ini tengah mempelajari salinan lengkap putusan praperadilan untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.(ckc)