APBN Siap Dukung Penyelesaian Masalah Air, Kemenkeu Ingatkan untuk Hati-Hati dalam Pembiayaan
RADARPEKANBARU.COM - Kementerian Keuangan pastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) siap mendukung penyelesaian permasalahan air di Indonesia.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bobby Wahyu Hernawan dalam sesi panel World Water Forum Ke-10 2024 di Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa, 21 Mei 2024.
Bobby mengatakan, Pemerintah Indonesia juga terbuka untuk segala jenis kerjasama internasional untuk mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Ke-6.
“Pemerintah Indonesia siap untuk segala jenis kerja sama internasional, baik dengan MDB (Multilateral Development Bank) atau dengan sektor swasta seperti yang disebutkan dalam presentasi saya. Di Indonesia, APBN turut mendukung, dan bahkan (mendukung) sedikit lebih tinggi dari rata-rata anggaran negara di dunia,” kata Bobby, dikutip dari Antara.
Bobby menjelaskan, kesiapan dari pemerintah ini sudah tertuang dalam instrumen pembangunan berkelanjutan seperti SDG Indonesia One. Instrumen ini merupakan platform kerjasama pendanaan yang terintegrasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia yang sejalan dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).
Selain itu, Bobby menjelaskan, keterbukaan Indonesia dalam bekerja sama juga dapat dinilai dengan adanya skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha atau Public Private Partnership (PPP).
Komitmen pemerintah dalam penyelesaian permasalahan ketersediaan air bersih di Indonesia saat ini, menurut Bobby, telah terwujud dengan adanya Dana Air Indonesia atau Indonesia Water Fund.
“Jadi pada dasarnya, Indonesia sudah cukup lengkap dalam hal skema atau infrastruktur untuk menyelesaikan masalah air, jadi kami mengundang semua mitra internasional,” ujarnya.
Kemenkeu-sebut-APBN-siap-untuk-dukung-penyelesaian-masalah-air.jpg Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bobby Wahyu Hernawan (kiri) saat menyampaikan paparan dalam sesi High Level Panel World Water Forum 2024 di Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa (21/5/2024). (ANTARA/Aprillio Akbar)
Kementerian Keuangan pastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) siap mendukung penyelesaian permasalahan air di Indonesia.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bobby Wahyu Hernawan dalam sesi panel World Water Forum Ke-10 2024 di Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa, 21 Mei 2024.
Bobby mengatakan, Pemerintah Indonesia juga terbuka untuk segala jenis kerjasama internasional untuk mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Ke-6.
“Pemerintah Indonesia siap untuk segala jenis kerja sama internasional, baik dengan MDB (Multilateral Development Bank) atau dengan sektor swasta seperti yang disebutkan dalam presentasi saya. Di Indonesia, APBN turut mendukung, dan bahkan (mendukung) sedikit lebih tinggi dari rata-rata anggaran negara di dunia,” kata Bobby, dikutip dari Antara.
Bobby menjelaskan, kesiapan dari pemerintah ini sudah tertuang dalam instrumen pembangunan berkelanjutan seperti SDG Indonesia One. Instrumen ini merupakan platform kerjasama pendanaan yang terintegrasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia yang sejalan dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).
Selain itu, Bobby menjelaskan, keterbukaan Indonesia dalam bekerja sama juga dapat dinilai dengan adanya skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha atau Public Private Partnership (PPP).
Komitmen pemerintah dalam penyelesaian permasalahan ketersediaan air bersih di Indonesia saat ini, menurut Bobby, telah terwujud dengan adanya Dana Air Indonesia atau Indonesia Water Fund.
“Jadi pada dasarnya, Indonesia sudah cukup lengkap dalam hal skema atau infrastruktur untuk menyelesaikan masalah air, jadi kami mengundang semua mitra internasional,” ujarnya.
Meski demikian, harus ada aturan yang jelas dan hati-hati dalam merancang mekanisme pendanaan campuran. Hal ini, menurut Bobby, karena pendanaan campuran merupakan bentuk investasi yang membutuhkan imbal hasil (return).
“Di sektor air, kita harus benar-benar berhati-hati dalam hal pembiayaan,” imbuhnya.(ant)