PI 10 persen belum terealisasi, bergulir desakan copot seluruh direktur PT Riau Petroleum

PEKANBARU- Persoalan Participating Interest (PI) 10 persen dari Blok Rokan merupakan salah satu item yang mendongkrak kenaikan APBDP 2023. Akan tetapi sampai saat ini belum juga ada kejelasan.

Bergulir rencana desakan pencopotan Direktur Utama (Dirut) PT. Riau Petroleum Husnul, Dirut PT. Riau Petroleum Rokan Ferry Andriadi, Dirut PT. Riau Petroleum Siak Darusman, Dirut PT. Riau Petroleum Mahato Satria, Dirut PT. Riau Petroleum Kampar Pebriansyah Putra.

"Kerja tak becus ,kita minta ada pergantian pemain copot semua direktur Riau Petroleum, karena selama ini yang ditunjuk adalah orang tak ngerti kerja" kata Direktur GERBANG RAKYAT pemerhati kebijakan publik Riau , bung Alamsah SH MH, rabu pagi.

Ditengah permasalahan yang belum juga usai ini, Syamsuar mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Riau. Hal ini membuat anggota DPRD Riau menjadi kesal.

Hal senada Sekretaris Komisi II DPRD Riau Husaimi Hamidi mengatakan, sudah sejak Juni lalu PI 10 Persen dengan proyeksi Rp800 miliar itu dikatakan harusnya terealisasi.

"Akhirnya sampai pak Gubernur mengundurkan diri belum juga selesai, ini menandakan kinerja yang mendampingi pak Gubernur tidak fair. Pertama Biro Ekonominya, yang kedua Riau Petroleumnya, terlihat tak mampu untuk mengurus ini," kata Husaimi, Senin (02/10/2023).

Menurut Husaimi, kondisi ini membuat malu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, terlebih lagi Gubernur Riau Syamsuar berulang kali menyebutkan PI tersebut akan terealisasikan. Bahkan, Pertamina akan memberikan PI ini sebagai hadiah di Hari Jadi Riau pada Agustus 2023 lalu.

"Sangat memalukan. Hingga pak Gubernur selesai masa jabatannya PI tak clear, beliau selalu bilang InsyaAllah bulan depan akan cair, tapi kenyataannya nihil," kata Husaimi.

Politisi PPP itu mengatakan, saat Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution menjadi Plt Gubernur nantinya, Edy Natar harus melakukan evaluasi terhadap jajaran agar PI 10 Persen ini dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

"Pak Edy Natar nanti harus mengevaluasi Biro Ekonomi dan Riau Petroleum, cari orang yang benar-benar bisa mengejar ini. Duit itu ada tapi kita tak mampu mengejarnya, kalau ini tak clear kita akan defisit Rp800 miliar, berdampak pada apa yang sudah kita susun," kata Husaimi.

Husaimi Hamidi menyebut, saat dirinya menjabat sebagai Ketua Komisi III DPRD Riau, Gubernur Riau Syamsuar mengatakan tinggal satu tahapan lagi soal PI 10 persen ini. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan.

"Sudah setahun lebih saya pindah ke Komisi II, tak juga terealisasi, katanya satu tahapan lagi. Orang kalau bekerja tu ada estafetnya ada target, ini yang menurut kita perlu ada evaluasinya, biar tahu di mana benang merahnya, atau solusi dengan mengganti orang," papar Husaimi. (*)