Hapus Amplop Bagi Wartawan
Amplop berisi uang
Jakarta,(radarpekanbar.com)-Gebrakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo patut diacungi jempol. Dengan berani dia menghapus budaya amplop bagi wartawan di lingkungan Pemprov Jateng. Langkah Ganjar didukung penuh Aliansi Jurnalis Independen (AJI).
"Ganjar memang tengah menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Ganjar meminta Biro Humas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng menghapus anggaran bagi wartawan. Anggaran yang dimaksud biasa diberikan dalam bentuk uang --lazim disebut amplop-- kepada wartawan yang sering meliput kegiatan pemprov Jateng," tulis siaran pers AJI, Minggu (8/12/2013).
AJI mengutip apa yang disampaikan Kepala Biro Humas Pemprov Jateng, Agus Utomo, yang mengakui pihaknya mengalokasikan uang transportasi untuk wartawan. Ada daftar nama wartawan dan kantor media yang biasa mengikuti kegiatan Gubernur Jateng dengan menggunakan fasilitas dan APBD Jawa Tengah.
Agus Utomo, masih menurut AJI, berkilah anggaran tersebut disediakan Pemprov karena kantor media tidak membiayai wartawan meliput kegiatan di lingkungannya, sehingga Biro Humas Pemprov Jateng merasa perlu menyediakan dana alias amplop bagi wartawan.
"Pasal 6 Kode Etik Jurnalis (KEJ) secara tegas menyebutkan : "Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap". Pengertian suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi media," tulis AJI.
AJI Indonesia mendukung penuh langkah Gubernur Ganjar Pranowo dan pemprov Jawa Tengah dalam menghapus anggaran humas untuk wartawan. Pemberian suap, yang mengatasnamakan biaya transport, biaya liputan, uang lelah, ataupun suap berskala besar, akan merusak profesionalisme dan merendahkan martabat profesi jurnalis.
"Pengurus dan anggota AJI Kota se-Indonesia diminta mendukung dan mengawal pemerintah daerahnya yang ingin menghapus praktik amplop bagi wartawan. Praktik amplopisasi wartawan telah berdampak pada lunturnya independensi dan sikap kritis jurnalis. Wartawan penerima amplop cenderung mendukung kepentingan pihak pemberi amplop bahkan menjadi corong atau alat propaganda mereka sehingga pemberitaan menjadi bias dan media kehilangan kredibilitas," tulis AJI.(dtc)
"Ganjar memang tengah menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Ganjar meminta Biro Humas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng menghapus anggaran bagi wartawan. Anggaran yang dimaksud biasa diberikan dalam bentuk uang --lazim disebut amplop-- kepada wartawan yang sering meliput kegiatan pemprov Jateng," tulis siaran pers AJI, Minggu (8/12/2013).
AJI mengutip apa yang disampaikan Kepala Biro Humas Pemprov Jateng, Agus Utomo, yang mengakui pihaknya mengalokasikan uang transportasi untuk wartawan. Ada daftar nama wartawan dan kantor media yang biasa mengikuti kegiatan Gubernur Jateng dengan menggunakan fasilitas dan APBD Jawa Tengah.
Agus Utomo, masih menurut AJI, berkilah anggaran tersebut disediakan Pemprov karena kantor media tidak membiayai wartawan meliput kegiatan di lingkungannya, sehingga Biro Humas Pemprov Jateng merasa perlu menyediakan dana alias amplop bagi wartawan.
"Pasal 6 Kode Etik Jurnalis (KEJ) secara tegas menyebutkan : "Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap". Pengertian suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi media," tulis AJI.
AJI Indonesia mendukung penuh langkah Gubernur Ganjar Pranowo dan pemprov Jawa Tengah dalam menghapus anggaran humas untuk wartawan. Pemberian suap, yang mengatasnamakan biaya transport, biaya liputan, uang lelah, ataupun suap berskala besar, akan merusak profesionalisme dan merendahkan martabat profesi jurnalis.
"Pengurus dan anggota AJI Kota se-Indonesia diminta mendukung dan mengawal pemerintah daerahnya yang ingin menghapus praktik amplop bagi wartawan. Praktik amplopisasi wartawan telah berdampak pada lunturnya independensi dan sikap kritis jurnalis. Wartawan penerima amplop cenderung mendukung kepentingan pihak pemberi amplop bahkan menjadi corong atau alat propaganda mereka sehingga pemberitaan menjadi bias dan media kehilangan kredibilitas," tulis AJI.(dtc)
PCR dan SPS Riau Sepakati Kerja Sama Pengembangan Kurikulum dan Magang Mahasiswa
PEKANBARU– Politeknik Caltex Riau (PCR) dan Serikat Perusahaan Pers (SPS) Riau.
HUT ke-80 SPS, Saidul Tombang: Pers Harus Tetap Menjadi Pilar Demokrasi
PEKANBARU – Serikat Perusahaan Pers (SPS) Provinsi Riau memperingati Hari Ulan.
AMA Riau Dorong Reformasi Sistem Pemilu, Minta Keterwakilan Daerah dan Masyarakat Adat Diperkuat
PEKANBARU – Aliansi Masyarakat Adat Melayu (AMA) Riau mengusulkan adanya refor.
.jpg)
PWI Riau Kurban 6 Sapi dan 1 Kambing pada Iduladha 1447 H
PEKANBARU – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau menggelar kegiatan pemotongan hewan kurban .
Hari Ini KAHMI Riau Sembelih Hewan Qurban
PEKANBARU — Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) Provinsi Riau meng.
Isu Anak Bupati Terlibat Narkoba Hoaks, Penyebar Fitnah di Medsos Bisa Dijerat Hukum
PEKANBARU – Aliansi Mahasiswa Riau (AMR) meminta masyarakat tidak menyebarkan informasi bohong .