Nasib Pengelolaan Pasar Bawah Tak Jelas

Bahkan, BPKP Riau juga dikabarkan batal mereview hasil lelang pasar yang berada di Jalan Ahmad Yani, Kota Pekanbaru.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DPP) Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, mengatakan, review sudah diajukan pada Bulan Januari 2023 lalu.

Namun, kemarin BPKP Riau membatalkan surta tugas terkait review lelang Pasar Bawah tersebut.

"Mereka mendapat informasi dari kementerian mengenai persoalan Pasar Bawah. Karena pembatalan ini, kami menunggu arahan dari pimpinan terkait sikap yang akan diambil," kata Ami, sapaan akrab kepala DPP itu, Rabu, (1/3).

Mantan kepala Bapenda Pekanbaru itu mengatakan, akan melaporkan tentang pembatalan tersebut ke Pj wali kota.

Tujuannya, agar ada kepastian bagi pihak ketiga dan pedagang terkait pengelolaan pasar wisata itu.

Diberitakan sebelumnya, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Indra Pomi Nasution, Rabu (8/2) lalu mengatakan, DPP Pekanbaru meminta bantuan BPKP Riau untuk mereview proses lelang Pasar Bawah berikut memberikan seluruh data.

"Namun, BPKP ingin mendapatkan informasi tambahan terkait proses pemilihan pemenang lelang. Sehingga, BPKP meminta saya selaku pengelola barang dan jasa, asisten II, kepala DPP, dan beberapa Kadis dalam rapat pada 7 Februari itu," terangnya.

Jadi, tim BPKP Riau hanya menghimpun informasi tambahan, selain dari dokumen yang dikirim. Agar, tim BPKP Riau bisa mendapat gambaran permasalahan yang sesungguhnya di Pasar Bawah.

"Kami akan menindaklanjuti hasil kesimpulan BPKP Riau," ucap Indra Pomi.

Seperti diketahui, PT Ali Akbar Sejahtera (AAS), memenangkan tender atau lelang pengelolaan Pasar Bawah pasca diumumkan 7 Juni 2022 silam.

Jangka waktu pengelolaan itu selama 30 tahun dengan nilai penawaran Rp 91,4 miliar.(rmc)