Jika Pemekaran di Riau Sejahterakan Masyarakat, Edy Natar: Saya Setuju

PEKANBARU – Wakil Gubernur Riau H Edy Natar Nasution mendukung wacana pemekaran kabupaten/kota di Provinsi Riau jika benar-benar hal itu mampu  menyejahterakan atau mengeluarkan masyarakat dari garis kemiskinan.

"Jika pemekaran atau pembentukan daerah otonomi baru mampu mengeluarkan masyarakat dari garis kemiskinan, maka saya setuju," kata Edy Natar di hadapan para tokoh masyarakat yang tergabung dalam Tim Independen Inisiator Pemekaran Kabupaten/Kota Provinsi Riau, di kediaman Wakil Gubernur Riau, Jumat (3/2/2023) siang.

Dalam pertemuan itu, Wagub Riau Edy Natar Nasution didampingi Kepala Biro Tata Pemerintahan (Tapem) Setdaprov Riau, Mohd Firdaus, dan beberapa staf.

Sementara dari Tim Inisiator Pemekaran hadir Ketua Syamsul Rakan Chaniago, Sekretaris Tim Fazar Muhardi, Ramli Walid dan Ahmad Syah Harrofie (tokoh birokrat), Said Hasyim (mantan Bupati Meranti), Asri Auzar (tokoh Rohil), Manahara Manurung (mantan anggota DPRD Riau), Datuk Tarlaili dari Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Rais Nur (mantan birokrat Pekanbaru), Imam Subroto (IKJR), Novrizon Burman dan Hengki Septihadi (tokoh pers).

Kendati demikian, Edy Natar mengharapkan untuk terlebih dahulu ada evaluasi mendalam terkait daerah-daerah kabupaten/kota yang sebelumnya telah dimekarkan, termasuk Kabupaten Meranti.

"Dengan evaluasi itu, kita akan tahu apakah pemekaran daerah otonomi baru itu seperti Meranti benar telah menyejahterakan masyarakat?" kata Edy Natar.

Dalam kesempatan itu, mantan Bupati Meranti Said Hasyim mengatakan Kabupaten Meranti sejak dimekarkan beberapa tahun lalu, saat ini telah menjadi daerah yang lebih maju.

"Alhamdulillah, saat ini Meranti jauh lebih maju Pak Wagub," kata Said Hasyim.

Said mengatakan, Meranti jika dibandingkan kabupaten lain memang agak lambat majunya. Namun jika dibandingkan sebelum pemekaran dulu, sekarang Meranti jauh lebih maju dan sejahtera.

"Di Meranti kemiskinan sebelumnya mencapai 46 persen, setelah 10 tahun dimekarkan tingkat kemiskinan turun menjadi 20 persen namun masih tertinggi di Riau," katanya.

Selanjutnya masalah infratruktur, demikian Said, dulu 70 persen desa di Meranti terisolasi, namun sekarang 80 persen sudah terbuka dan mendapatkan akses.

"Dulu hanya ada satu puskesmas rawat inap di Selatpanjang, sekarang sudah ada puskesmas di tiap kecamatan," kata mantan Bupati Meranti ini.

Selanjutnya Said menjelaskan, dunia pendidikan di Meranti juga sudah sangat maju dibandingkan sebelum dimekarkan, banyak sekarang sekolah-selolah di Meranti.

"Terakhir untuk pembangunan memang harus digesa terus, namun saat ini tetap tumbuh jauh dibandingkan sepuluh tahun lalu sebelum Meranti dimekarkan," kata dia.

Kendati demikian, Wagub Riau mengatakan hal-hal seperti itu harus dituangkan dalam bentuk kajian tertulis dan data yang kongkret sehingga tidak ada pihak yang bisa membantahnya.

"Kalau niatnya adalah untuk menyejahterakan, maka semua pihak harus bersama-sama mendukung wacana ini," kata Wagub Edy Natar.

Sementara itu, Ketua Tim Independen Inisiator Pemekaran Kabupaten/Kota Provinsi Riau, Syamsul Rakan Chaniago mengungkap bahwa pemekaran ini tidak serta merta soal mengatasi kemiskinan saja, namun juga percepatan pembangunan pendidikan dan kesehatan masyarakat.

"Satu hal yang pasti pemekaran akan memperpendek rentang kendali pemerintahan dan masyarakat akan jauh lebih dimudahkan dalam pelayanan, baik administrasi pemerintahan, pendidikan maupun kesehatan," katanya.

Syamsul Rakan mengatakan, pemekaran adalah hal yang sekarang mendesak untuk dilakukan agar pembangunan segala sektor yang selama ini jauh tertinggal dapat dikejar.

"Kalau kita bandingan Riau dengan provinsi-provinsi lain kita jauh tertinggal. Semisal tingkat ekonomi atau kemiskinan, ketika ke Rohul yang luas dan memanjang, seperti Rohil dan Inhil. Itu lebih memprihatinkan, kota memang maju dan berkembang, termasuk Kota Tembilahan, namun sejumlah pelosok desa masih jauh tertinggal," katanya.

Patut diketahui, demikian Syamsul Rakan, Provinsi Riau saat ini lebih luas dari Sumbar, namun Riau saat ini hanya memiliki 12 kabupaten/kota, sementara Sumbar sudah ada 19 kabulaten/kota.

"Di Sumatera, Riau menjadi provinsi dengan jumlah wilayah kabupaten/kota paling sedikit, dibandingkan Sumbar dan Sumut," pungkas Syamsul Rakan. ***