Ada 12 Kasus Anak, 7 Kasus Perempuan Selama Tahun 2022.

Meranti,-Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti M.Khardafi melalui Kabid PPPA Desy Mustika Sandra di dampingi Kepala UPTD PPA Taufiq Mubaroq dan Sub Koordintor Perlindungan  Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Junaidah terus berupaya secara rutin mengawasi dan melaksanakan terobosan dalam melindungi hak- hak anak di Kabupaten Kepulauan Meranti.

" Kabupaten Kepulauan Meranti telah mendapat Penghargaan Kabupaten/Kota Layak anak (KLA) tingkat Nindya, dengan dukungan semua pihak dan komitmen yang besar dari pimpinan daerah,  kami  berupaya meningkatkan Kabupaten Layak anak menuju tingkat Utama nantinya," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana M.Khardafi melalui Kabid PPPA Desy Mustika Sandra Kepada Radarpekanbaru.com  Selasa (31/1/2023). 

Desy mengatakan pula dalam hal ini, selain berupaya mencegah kasus kekerasan dinas juga melakukan pendampingan apabila terjadi kasus melalui UPTD PPA agar hak – hak anak di Kepulauan Meranti dapat terlindungi dari hal- hal yang tidak di inginkan 
" Kami juga melakukan sosialisasi, advokasi agar masyarakat waspada dan memberikan perlindungan terhadap anak, namun peran orang tua yang paling di utamakan, kami juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian, lintas sektor, peksos, lembaga masyarakat dalam mencegah kekerasan terhadap anak, baik kekerasan fisik dan pisikis sampai kategori penelantaran terhadap anak," ucapnya.

Hal yang sama juga di sampaikan Kepala UPTD PPA Taufiq Mubaroq mengatakan bahwa dalam mencegah kekerasan terhadap anak, kami juga mengharapkan  peran pihak sekolah, orang tua dan semua komponen dan sudah kami sosialisasikan untuk saling menjaga anak.

" Kami juga mengajak dunia usaha, OPD terkait dan  memperluas jejaring melalui  pembentukan PATBM (Perlindungan Terpadu Berbasis Masyarakat) di tingkat Desa/Kel yang beranggotakan  unsur lembaga masyarakat babinkantibmas, tenaga kesehatan, aktivis, tokoh agama, tokoh masyarakat dan  semua unsur, untuk peduli terhadap pelindungan anak," tambah Taufik.

Ia juga mengatakan bahwa kami saat ini, sudah membentuk tim gugus tugas, Satuan Tugas (Satgas) dalam membantu kasus anak dari tingkat desa dan kelurahan, mereka wajib lapor kalau terjadi kasus terhadap anak.

Sementara itu, Sub Koordintor Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Junaidah juga mengatakan bahwa pihaknya terus mengelar sosialisasi Pola asuh anak dan remaja (PAAR) bersama TP PKK Kepulauan Meranti melalui berbagai Program anak seperti Forum anak.

Untuk itu, Junaidah juga berpesan agar pengasuhan kepada anak  yang paling berperan penting yakni orang tua dan masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka.

"Kita menggandeng forum anak Kabupaten hingga tingkat Desa dan kelurahan, gerakan forum anak, lintas sektor, juga saat ini kami tingkatkan yakni pihak Kepolisian dari Kanit PPA, Satlantas dan Narkoba, Kemudian Lintas OPD, Kemenag, dan mereka termasuk dalam tim gugus tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) dan menjaga hak - hak anak di daerah kita," ucap Junaidah.

Di tambahkan Kabid PPPA Desy Mustika Sandra mengatakan bahwa untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap anak, ketika melihat, mendengar atau mengalami kekerasan silahkan melapor ke UPTD. PPA DINSOSP3AP2KB atau bisa juga melalui hotline,  Whatsapp, Instagram, Fecebook  UPT PPA yang stand by di saat jam kerja.
 

" Kami ada Forum Anak Meranti, PATBM (Pelindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat),Satgas PKDRT (Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga)  Bijak Bestari. adapun kasus  terhadap Anak  Tahun 2022 sampai Desember ada 12 kasus dan Kasus Perempuan ada 7 Kasus," pungkas Desy.(Bom).