Ranperda Tak Capai Target, Fitra Sindir Dewan Riau 'Plesiran' ke Luar Negeri

RADARPEKANBARU.COM - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau menyoroti anggota DPRD Riau yang melakukan perjalanan ke luar negeri dan menghaburkan anggaran belasan miliar rupiah, namun tidak berbanding lurus dengan kinerja mereka selama menjabat.

Manajer Advokasi Fitra Riau, Taufik mengatakan, pihaknya menyoroti kinerja DPRD Riau terkait pengesahan Ranperda, dimana setiap tahunnya tidak pernah mencapai target meski dibekali anggaran yang fantastis.

"Belanja DPRD Riau untuk Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD di tahun 2022 ini sebesar Rp17.020.837.500. Untuk 17 dokumen. Kalau dikalkulasikan 1 perda biayanya adalah Rp1 miliar. Nah perlu diupdate juga ini kerja DPRD Riau yang katanya wakil rakyat itu. Berapa Perdakah yang sudah selesai jika dihitung dari Januari sampai Juli ini?" tegas Taufik, Jumat (15/7/2022).

Ia mengatakan, anggota DPRD Riau seharusnya jangan sibuk kunjungan kerja saja apalagi sampai ke luar negeri, tapi pekerjaan rumah tak dilaksanakan. "Bagaimana mau tercapai target perda itu kalau dewannya sibuk ke luar negeri, tepok jidat" sindirnya.

Untuk diketahui, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Riau, Sunaryo, menargetkan pihaknya bisa menuntaskan Peraturan Daerah (Perda) di angka 75-80 persen hingga akhir tahun ini.

Dikatakan Politisi PAN ini, pasca ditunjuk sebagai Ketua Bapemperda dalam rapat paripurna rotasi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Riau pada Mei lalu, pihaknya langsung menginventarisir tugas.

Pasalnya, ada beberapa Ranperda yang sempat terkendala karena berbenturan dengan aturan-aturan terbaru dari pusat, sehingga ada beberapa Ranperda yang harus disesuaikan.

"Ya kita sudah memulai, nanti kita akan kaji lagi, mana yang bisa dilanjutkan, mana yang tidak tentu kita pending sambil berkonsultasi dengan Kemendagri," kata Sunaryo.

Adapun Program Legislasi Daerah (Prolegda) saat ini berjumlah total 18 Ranperda, dimana 18 Ranperda tersebut bersumber dari usulan Pemprov Riau sebanyak 9, dan inisiatif dari DPRD Riau berjumlah 9 pula.

"Dari Pemprov 9, dari kita 9, jadi ada 18 yang akan kita selesaikan, itu diluar Perda rutin seperti APBD atau APBD P. Mungkin kita targetkan bisa sampai 75-80 persen lah," tutupnya.(ckc)