Waspada aksi diboncengi oleh cukong-cukong perambah kawasan hutan, Presiden harus hati-hati

Pekanbaru--Presiden Jokowi harus mewaspadai mafia sawit menggalang aksi mengatasnamakan petani sawit dari 22 provinsi yang akan dilakuan pada 17 Mei mulai pukul 09.00-12.00 WIB.

Aksi ini diduga dilakukan atas kepanikan para mafia perkebunan ilegal atas Larangan Ekspor Minyak Goreng dan CPO yang berdampak langsung kepada pabrik kelapa sawit ilegal yang selama ini menampung TBS dari kawasan hutan. 

Demikian diungkapkan Jurubicara NGO Komunitas Pecinta Alam Riau (KOPARI), Keneddy Sentosa selasa (17/05) sore. 

(Gulat Manurung TSK KPK Kasus alih fungsi hutan) 

Menurut Kennedy di Riau saja diperkirakan dari 4,1 juta tegakan sawit yang berizin hanya 1,2 jt ha sisanya kebun di kawasan hutan. 

"Ada 3 juta hektare kebun sawit di kawasan hutan itu yang punya petani tradisional hanya 600 ribu ha. sisanya punya cukong" katanya. 

Artinya asosiasi petani yang berjuang di Jakarta  ada dugaan di boncengi oleh cukong-cukong perambah kawasan hutan, presiden harus hati-hati membuat kebijakan.

"Kami menduga Gulat itu dibelakangnya diduga cukong-cukong sawit ilegal semuanya bertopeng Asosoasi petani" katanya. 

Lebih lanjut Keneddy mengatakan di Riau dari jumlah pabrik 361 buah, yang ada memiliki kebun paling 100 buah. 

"Selebihnya pasti pabrik mengolah buah kawasan" tegasnya. 

Komunitas Pecinta Alam Riau juga mendapatkan informasi bahwa sejumlah nama Yungdra, Asiong dan Gulat Medali Emas Manurung adalah pelaku aktif. 

"telah terbukti memiliki kebun kelapa sawit di dalam kawasan hutan produksi terbatas tanpa izin" tuturnya. 

Senada, Ketua PIJAR Melayu Rocky Ramadhani menegaskan, bahwa pemerintah jangan mau kalah dengan penjahat Kehutanan, agar kembali tertibkan perkebunan ilegal di Riau. 

"Hal ini sejalan dengan komitmen Presiden Joko Widodo sebagai Presidensi G20 untuk menurunkan emisi karbon di forum internasional" katanya. 

Pijar Melayu meduga , Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) yang dipimpin Gulat ME Manurung, diduga membekingi para cukong-cukong yang membuka perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan, setidak-tidaknya di Provinsi Riau, 

"Aroma kejahatan lingkungan sudah mulai tercium, gulat dengan kedok kesejahteraan petani mencatut nama petani padahal untuk kepentingan cukong" tambahnya. 

Sebagaimana diketahui sekelompok orang yang mengatasnamakan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) akan menggalang aksi keprihatinan petani sawit dari 22 provinsi. Aksi dilakukan serentak pada 17 Mei mulai pukul 09.00-12.00 WIB.

Ketua Umum Apkasindo Gulat ME Manurung, mengatakan, aksi ini dilakukan untuk menyikapi Larangan Ekspor Minyak Goreng dan CPO yang berdampak langsung kepada anjloknya harga TBS (tandan buah segar) kelapa sawit, terkhusus sentra perkebunan kelapa sawit.

"Jakarta akan menjadi sentra utama Aksi Keprihatinan Petani Sawit Indonesia yang diadakan pada 17 Mei 2022 di Kantor Kemenko Perekonomian RI dan Patung Kuda Monas, selanjutnya kami akan ke Istana Presiden bertemu Pak Jokowi untuk menyampaikan usulan kami," kata Gulat dalam keterangan resminya, Senin (16/5/2022).

Dikatakan Gulat, aksi ini akan diikuti lebih 250 peserta yang melibatkan petani sawit anggota APKASINDO dari 22 Provinsi dan 146 Kabupaten/Kota serta anak petani sawit yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Sawit (FORMASI) Indonesia.

Selanjutnya, Gulat menjelaskan aksi keprihatinan ini juga dilakukan serentak (hari dan jam yang sama) di 146 Kabupaten Kota DPD APKASINDO dari 22 Provinsi APKASINDO.

"Petani sawit yang datang ke Jakarta mulai dari Aceh sampai Papua Barat akan berpakaian adat-budaya masing-masing, kami ingin menunjukkan sawit itu pemersatu bangsa dan anugerah Tuhan kepada Indonesia", ujarnya.

Indra Rustandi, Ketua Apkasindo Provinsi Kalimantan barat (Kalbar), Indra Rustando mengatakan sedang dalam perjalanan dari Kab Sintang menuju Pontianak. Total petani dari Kalbar yang ke Jakarta sebanyak 25 orang.

"Kami sangat bersemangat ke Jakarta ingin bertemu Pak Jokowi, karena kami melihat Kementerian terkait tidak becus mengurus kami petani sawit. Lihat saja Dirjen Perkebunan sudah hampir 2 tahun Plt (pelaksana tugas), jadi bagaimana kami dapat perhatian? Padahal sawit sangat strategis dan roh ekonomi Indonesia dalam 5 tahun terakhir, apalagi Menteri Perdangan yang sudah membuat kami menderita," tutur Indra.

Kembali ke Gulat, dia mengatakan ini sudah kritis, dari 1.118 pabrik sawit se-Indonesia paling tidak 25% telah setop pembelian TBS sawit petani. Ini terjadi setelah harga TBS petani sudah anjlok 40%-70% dari harga penetapan Disbun dan ini terjadi secara merata sejak larangan ekspor, tanggal 22 April lalu.

"Kami berpacu dengan waktu karena sudah rugi Rp 11,7 triliun sampai akhir April lalu, termasuk hilangnya potensi pendapatan negara melalui Bea Keluar, terkhusus Pungutan Ekspor dimana sejak Februari sampai April sudah hilang Rp.3,5 Triliun per bulannya," urai Gulat. (rls)