Pemprov Riau Lakukan Persiapan Hadapi Karhutla 2022

RADARPEKANBARU.COM - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengatakan bahwa Pemprov Riau bersama forkopimda dan seluruh pemangku kepentingan terkait telah melakukan berbagai langkah kesiapan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) wilayah itu.

"Pemprov Riau telah memberikan surat  imbauan Nomor 360/BPBD/II/2022/102 Tanggal 16 Februari 2022 kepada bupati/wali kota terkait peringatan dini dan langkah-langkah antisipasi menghadapi ancaman bencana karhutla,"  katanya usai menghadiri rapat koordinasi (rakor) dalam rangka penanggulangan bencana asap akibat karhutla tahun 2022 yang dipimpin langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Suharyanto, di Aula Sutopo Graha BNPB, Jakarta Timur, Rabu.

Gubernur mengatakan lima kabupaten di Provinsi Riau telah menetapkan status siaga darurat karhutla yaitu, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Rokan Hulu.

Ia menjelaskan Pemprov Riau juga telah menetapkan status siaga karhutla melalui Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.653/III/2022 Tanggal 21 Maret 2022 selama 255 hari terhitung pada tanggal 21 Maret sampai dengan 30 November 2022.

Kemudian, telah dilakukan pembentukan Komando Satgas Pengendalian Karhutla di Provinsi Riau Tahun 2022 melalui Keputusan Gubernur Riau nomor : Kpts.670/III/2022 pada 13 Maret 2022.

"Kami juga telah melakukan apel siaga bencana Karhutla di Provinsi Riau pada 31 Maret 2022, yang melibatkan banyak pihak, TNI/Polri, relawan, masyarakat dan lainnya," katanya.

Kesiapan penanganan karhutla berikutnya di Riau, kata dia, adalah melakukan patroli dan pemadaman titik api secara terpadu melibatkan TNI , Polri, BPBD, Manggala Agni, Satpol PP, Damkar, Polhut DLHK, dunia usaha dan masyarakat di beberapa lokasi atau desa rawan karhutla.

Berikutnya, terus melakukan sosialisasi tidak membuka lahan dengan cara membakar dan menyiapkan 12 unit alat berat untuk membantu masyarakat dalam membuka lahan tanpa membakar serta melakukan pelaksanaan penegakan hukum bagi yang kedapatan membuka lahan dengan cara dibakar.

"Belajar dari dua tahun ini kasus karhutla menurun, sinergi antarpemangku kepentingan itu sangat penting dan adanya teknologi modifikasi cuaca ini sangat membantu sekali," katanya.

Ia mengharapkan upaya-upaya yang telah dilakukan selama ini dalam menangani karhutla dapat dipertahankan dan bila perlu dapat ditingkatkan, sehingga antisipasi bisa terlaksana.

Pihaknya tetap mengharapkan bantuan dari BNPB, seperti alat portable yang mudah dibawa kemana saja untuk penanganan karhutla agar mempermudah para petugas di lapangan dalam menangani karhutla.

"Insya Allah setelah ini, kami akan segera rapat bersama forkopimda, satgas provinsi dan kabupaten/kota di Riau," katanya.

Pihaknya ingin mempertahankan apa yang sudah baik pada tahun 2020-2021. "Insya Allah 2022 kami pertahankan lebih baik lagi sehingga menjadi komitmen kami, bagaimana bebas asap ini kami pertahankan," katanya.

Mantan Bupati Siak ini meyakini, dengan koordinasi yang baik, kerja sama dan kerja keras, maka kiranya karhutla bisa ditangani dan komitmen bebas asap dapat terwujud di Provinsi Riau.

"Mohon dukungan sehingga bisa membantu pemadaman kebakaran di Riau," kata Syamsuar.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto meminta agar prioritas daerah rawan terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) untuk tetap waspada karhutla pada tahun 2022.

Ia menginginkan,pemerintah daerah untuk terus fokus pada enam arahan Presiden terkait karhutla, yaitu, prioritaskan upaya pencegahan, infrastruktur monitor dan pengawasan harus ada sampai tingkat bawah.

Kemudian, cari solusi permanen agar tidak ada yang membuka lahan dengan cara dibakar, lakukan penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut, jangan biarkan api membesar, harus tanggap dan jangan sampai terlambat, serta lakukan penegakan hukum tanpa kompromi.

"Bencana karhutla tahun 2022 ini harus terus menjadi perhatian bersama sesuai arahan Presiden," katanya.

BNPB ini juga meminta agar daerah berpedoman dengan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dalam menangani karhutla tahun 2022, demikian Suharyanto.(ant)