Kesal Menterinya Beli Produk Impor, Hensat: Jokowi Terlalu Fokus Proyek Besar dan Abaikan Hal Kecil

RADARPEKANBARU.COM - Dalam acara pengarahan Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Presiden Joko Widodo melontarkan kekesalannya kepada anak buahnya di kementerian yang kerap menghabiskan uang negara untuk belanja produk impor, Jumat (25/3).

Pengamat politik Hendri Satrio berpendapat kemarahan Presiden Joko Widodo merupakan bentuk drama baru yang dilakukan presiden dua periode tersebut. Menurut Hensat, drama politik yang dilakukan Jokowi seolah bernostalgia ketika masa kampanye dulu dengan janjinya mengembangkan produk dalam negeri.

"Kembali mengenang memori nostalgia publik dari bahasa-bahasa dia semasa kampanye yang selalu mengagung-agungkan produk lokal,” ucap Hensat ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (25/3).

Penggagas lembaga survei KedaiKOPI ini berpendapat, ada banyak orang yang tersenyum ketika Presiden Jokowi memarahi anak buahnya di hadapan publik.

"Jadi banyak yang senyam-senyum saja melihat Pak Jokowi marah-marah. Karena dia punya, satu setengah periode, hampir dua periode untuk mewujudkan janji kampanyenya,” katanya.

Menurutnya, jika kemarahan Jokowi dilontarkan pada saat periode pertama pemerintahannya, tak akan jadi masalah. Namun, hampir dua periode ini Jokowi seakan menyimpulkan bahwa berbagai kebijakannya belum terlaksana dengan baik.

Ia mengatakan kemarahan Jokowi ini bisa dikatakan aneh dan mengindikasikan tidak ada aksi nyata dari orang nomor satu di Indonesia itu.

"Sudah periode kedua dan masuk tengah jalan itu kenapa masih marah-marah. Sebetulnya tidak ada direct action yang jelas terhadap case ini dari Pak Jokowi kepada menterinya,” ujarnya.

Dia mengatakan, Presiden Jokowi terlalu fokus dengan proyek besar namun mengabaikan hal kecil. Sehingga, presiden merasa kebobolan ada menteri yang membelanjakan uang negara dengan produk impor

“Jadi, sebetulnya Pak Jokowi lagi kesel saja sama dirinya kenapa selama ini dia tidak pay attention dengan memperhatikan secara dekat kebijakan menteri-menterinya habis kebanyakan ngurus IKN sih,” tutupnya.(rep)