Angka Tidak Sekolah di Riau Capai 123.840 Jiwa

RADRAPEKANBARU.COM - Angka tidak sekolah sesuai Angka Partisipasi Sekolah (APK), dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA lebih kurang 27 ribu siswa yang tak tertampung setiap tahunnya. Sehingga total angka tidak sekolah di Riau saat ini mencapai 123.840 orang.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau, Dr Kamsol saat rapat koordinasi bidang pendidikan di Ruang Melati, Kantor Gubernur Riau, Kamis (30/12/2021).

"Kalau kita lihat dari data APK, dari SMP/MTs ke SMA/SMK dan MA lebih kurang 27 ribu siswa yang tak tertampung setiap tahunnya. Karena tak tertampung, sampai sekarang ini kalau ditotal-total sudah mencapai 123.840 orang," kata Kamsol.

Dia mengatakan, angka tidak sekolah tersebut untuk usia 16-18 tahun (sekolah menengah sederajat), berdasarkan APM-APK dan jumlah penduduk usia sekolah menengah sederajat.

"Artinya lulusan bangku SMP/MTs dengan jumlah bangku yang ada di SMA/SMK dan MA negeri dan swasta itu ada selisih 20 ribu. Jadi yang 20 ribu ini kemana? Sementara kalau melihat angka partisipasi, berarti yang 20 ribu siswa itu tidak sekolah," terangnya.

Namun setelah pihaknya melakukan pemetaan, lanjut Kamsol, kadang-kadang ada di sebagain daerah ada ruang kelas yang berlebih dan ada sekolah yang jumlah siswanya kurang.

"Berarti masalahnya bukan karena kesenjangan sarana, tapi persoalan anak miskin atau persoalan sosial seperti dinikahkan orang tua, atau bekerja karena pendidikan dianggap tidak penting untuk petani," sebutnya.

"Kalau persoalan ekonomi dan kurang mampu untuk pendidikan non formal tidak masalah, yang penting masih dalam usia sekolah dan bahkan melebihi usia sekolah. Itu strategi kita. Karena untuk mencapai APM dan APK yang nanti menuju angka rata-rata angka sekolah. Karena target kita angka lama sekolah. Kalau APM dan APK kabupaten dan kota tak naik, maka angka rata-rata sekolah sulit dicapai. Makanya perlu sinergi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten kota.

"Makanya kita mulai sekarang kita bergerak cepat mendorong peningkatan mutu pendidikan yang selaras mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai ke pendidikan menengah, saat ini angka tidak sekolah masih belum tertangani secara optimal. Sehingga masalah belum sekolah-sekolah masih tinggi di Provinsi Riau," sebutnya

"Makanya perlu dirumuskan sebuah solusi dimana pendidikan kesetaraan, juga merupakan kewenangan kabupaten/kota. Namun, provinsi sangat berperan akan mendorong kabupaten/kota dalam rangka penanggulangan angka putus sekolah tersebut," tukasnya.(ckc)