Dituntut 8,5 tahun, Mantan Bupati Kuansing Mursini Minta Bebas

RADARPEKANBARU.COM - Mantan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Mursini membacakan pembelaan atau pledoi pasca dituntut 8,5 tahun penjara terkait dugaan korupsi 6 kegiatan di Setdakab Kuansing. Ia meminta hakim membebaskannya dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tersebut.

Pembelaan dibacakan penasehat hukum Mursini, Suroto, di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang diketuai Dahlan, Rabu (29/12/2021). Ia menilai JPU dalam amar tuntutannya tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Mursini.

"Perbuatan melawan hukum yang disebutkan jaksa dalam tuntutannya tidak berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya terungkap dalam persidangan," ujar Suroto didampingi Tim Kuasa hukum lainnya Wahyu Awaluddin.

Pertimbangan lainnya, kata Suroto, JPU tidak bisa membuktikan kalau Mursini melakukan tindak pidana korupsi seperti dalam tuntutan. Hal ini tidak adanya bukti-bukti autentik yang terungkap dalam persidangan.

"Atas dasar pertimbangan itu, kami meminta kepada majelis hakim untuk menyatakan terdakwa Mursini tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi seperti dakwaan jaksa. Membebaskan terdakwa Mursini dari tahanan," pinta Suroto.

Atas pembelaan itu, majelis hakim memberikan kesempatan pada JPU, Imam Hidayat, untuk menyampaikan tanggapan. Sidang dengan agenda pembacaan tanggapan digelar pada Jumat (31/12/2021).

Sebelumnya, JPU menyatakan Mursini bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), juncto pasal 5 ayat (1) jo pasal 11 ayat (1) Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

JPU menuntut Mursini dengan hukuman 8,5 tahun penjara. Selain penjara, JPU menuntut Mulrsini membayar denda sebesar Rp350 juta atau subsidair 6 bulan kurungan badan. Ia juga dibebankan membayar uang pengganti kerugian negara Rp1.550.000.000.

"Satu bulan setelah putusan inkrah, harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk mengganti kerugian negara. Jika tidak punya, maka dapat diganti hukuman kurungan selama 4 tahun," tutur Imam.

JPU dalam dakwaannya menyebutkan Mursini melakukan tindak pidana korupsi bersama mantan Plt Sekdakab Kuansing, Muharlius selaku Pengguna Anggaran (PA), M Saleh selaku Kepala Bagian (Kabag) Umum Setdakab Kuansing selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada 6 kegiatan tahun 2017.

Verdy Ananta selaku Bendahara Pengeluaran Rutin Setdakab Kuansing, Hetty Herlina selaku mantan Kasubbag Kepegawaian Setdakab Kuansing yang menjabat Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK), dan Yuhendrizal selaku Kasubbag Tata Usaha Setdakab Kuansing dan PPTK kegiatan rutin makanan dan minuman tahun 2017.

Korupsi berawal ketika Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kuansing memiliki kegiatan yang anggaran pelaksanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuantan Singingi 2017. Di antara kegiatan tersebut terdapat 6 kegiatan dengan anggaran Rp13.209.590.102.

Kegiatan tersebut adalah kegiatan dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat dengan anggarannya sebesar Rp7.270.000.000. Kegiatan penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri Rp1,2 miliar.

Kemudian, kegiatan Rapat Koordinasi Unsur Muspida dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) murni sebesar Rp.1.185.600.000. Kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp960 juta, kegiatan kunjungan kerja/inpeksi kepala daerah/wakil kepala daerah sebesar Rp725 juta. Dan kegiatan penyediaan makanan dan minuman sebesar Rp1.960.050.000.(ckc)