Banggar DPRD Riau Dukung Masyarakat Tuntut Keterbukaan Informasi APBD

RADARPEKANBARU.COM - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau, Sugeng Pranoto,  mendukung upaya masyarakat dan pemerhati soal keterbukaan anggaran di Provinsi Riau.

Ia menjelaskan jika dalam rapat dengar pendapat ditemukan keterlambatan kinerja, pihaknya akan menanyakan titik masalahnya. Bahkan, menurut penuturan Sugeng, pihaknya tak segan-segan melakukan sidak.

"Tujuannya meyakinkan apa yang disampaikan OPD kepada dewan, sesuai tidak dengan di lapangan," katanya.

Selanjutnya, Sugeng menuturkan ketika ada rapat tim anggaran yang dibahas bersama Banggar DPRD Riau, akan ada keputusan. "Setelah adanya keputusan itu, harusnya Pemprov Riau segera mempublikasikan ke masyarakat. Karena itu memang ranah Pemprov Riau," tegasnya.

"Dipublikasikan hasil kesepakatan eksekutif dengan legislatif itu. Dengan begitu, transparansi anggaran itu memang ada, mulai penganggaran sampai pada pelaksanaan penggunaannya," tutupnya.

Sebelumnya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau merilis Kinerja Keterbukaan Informasi Anggaran (KIA) pada 2021 di Riau. Hasil catatan Fitra Riau, di daerah kabupaten/kota keterbukaan informasi anggaran sangat minim.

"Tidak ditemukan sejumlah informasi anggaran pada website pemerintah menunjukkan daerah kabupaten/kota masih tertutup," tulis Fitra Riau.

Fitra Riau meminta pemerintah daerah memperhatikan kinerja OPD terkait untuk memperkuat kinerja keterbukaan informasi, mengingat itu bagian dari laporan akuntabilitas pemerintah daerah tersebut.

Berdasarkan terbitan Fitra Riau, Pemprov Riau berada di urutan tertinggi dengan nilai indeks 0,53. Sedangkan untuk kabupaten/kota tertinggi yakni Indragiri Hilir 0,24, Indragiri Hulu 0,18, dan Dumai 0,17.

Kemudian disusul oleh Rokan Hulu 0,15, Pekanbaru 0,14, Kampar 0,09, Rokan Hilir 0,09, Bengkalis 0,06, Siak 0,05, Kuansing 0,05, Pelalawan 0,04, dan terakhir Meranti 0,01.

Hasil yang dipaparkan Fitra Riau ini berdasarkan metode penelitian tracking website tiap pemerintah daerah. Sedangkan informasi yang dinilai di antaranya, Informasi Perencanaan Pembangunan, Rancangan APBD, Dokumen APBD, dan Pertanggungjawaban APBD 2020-2021.(roc)