Berkali-kali Upaya Kudeta Agung Terhadap Asri Auzar Ketua Demokrat Riau Gagal

Pekanbaru-- Rencana Kudeta terhadap Asri Auzar Ketua Partai Demokrat Riau oleh Agung Nugroho, menjadi topik hangat satu minggu belakangan. 

Agung Nugroho yang saat ini mejadabat Wakil Ketua DPRD Riau, tengah bergerilya menjemput bola kepada pemilik suara. 

"Ambisi Agung mau jadi Ketua Demokrat Riau padahal dia dibesarkan oleh Asri Auzar, ibarat kata pepatah melawan toke" kata IJ, salah seorang kader Demokrat Riau, selasa pagi. 

Menurut IJ, bahwa pihaknya menganggap Agung memiliki tabiat tidak bagus dan senang "menikam kawan dari belakang", menghalalkan segala cara. 

"Dulu Firdaus juga dilengserkan nya dari Ketua DPD Demokrat Kota Pekanbaru, padahal Agung saat itu dipercayakan untuk melakukan konsolidasi di internal, namun hasilnya bukan konsolidasi yang dilakukannya namun kudeta terhadap Firdaus" katanya. 

Kader meminta Agar Agung Nugroho dipecat karena terlibat upaya kudeta dan cacat organisasi. 

"Agung cacat secara organisasi, buktinya istrinya saja anggota DPRD Riau dari Golkar, bagaimana mau membesarkan partai Demokrat orang dekatnya saja tidak bisa dirangkul, upaya kudeta terhadap Asri Auzar sudah berkali-kali gagal membuktikan bahwa Agung bukan siapa-siapa"tambahnya.

Menurut sumber Radar saat ini Kubu Asri Auzar mengarahkan dukungan ke Achmad anggota DPR RI, namun pihak Asri Auzar masih enggan membeberkan siapa yang akan diusung melanjutkan estafet kepemimpinan Demokrat Riau. 

"Nantilah kita ekspose saat ini kita tengah mempersiapkan Musda dengan santun dan tidak ada musda lain selain kita yang laksanakan, yang jelas bukan Agung, tidak ada tempat untuk dia pegang omongan saya" kata Asri Auzar. 

Sebagaimana diketahui Kubu Achmad solid 11 DPD Kabupaten Kota mendukung, sementara Agung mengantongi 1 suara kota, itupun terancam sanksi pecat kerena melanggar AD/ART partai. 

Ditempat terpisah Wakil Ketua Bidang Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotan (BPOKK) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Riau, Abdul Khair Zubir, Senin (29/11/2021) kemarin mempertanyakan dan mengaku heran dengan oknum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang disebutkannya memaksakan kehendak pelaksanaan Musda.

"Kita khawatir, desakan Musda ini membuat kader-kader yang ada di Riau terpecah belah, padahal Musda itu sejatinya menyatukan kader bukan malah memecah belah kader seperti ini. Kecurigaan saya muncul karena berdasarkan AD/ART dan hasil Kongres 2020, pelaksaan Musda harusnya dilaksanakan setelah masa jabatan, dan SK DPD Demokrat Riau habis pada Oktober 2022," kata Abdul Khair.

Pada Pasal 79 ayat 1 dan 2, sambung Khair, Musda dilakukan sekali lima tahun, kecuali ketuanya mengundurkan diri, meninggal dunia dan tersangkut kasus pidana.

"Nah, di Riau ni kan kondisinya baik-baik saja. Saya selaku Wakil Ketua BPOKK DPD, menduga ada indikasi permainan yang dilakukan oleh salah seorang calon dengan bekerjasama dengan oknum pengurus DPP di bidang BPOKK," cakapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua OC Musda Demokrat Riau, Kamaruzzaman, mengatakan saat ini semakin terlihat adanya permainan karena adanya dugaan permainan politik uang dalam permintaan Musda Demokrat. Pasalnya diketahui ada dukungan yang dibuat oleh notaris.

"Ada informasi akurat bahwa perjanjian dukungan ini dimasukkan ke notaris, antara pemilik suara dengan calon. Dalam notaris itu, jika pemilik suara mencabut dukungan maka akan dikenakan denda Rp 500 juta," kata Kamaruzzaman.

Selain itu, Kamaruzzaman mengatakan, ada daerah-daerah lain yang sebenarnya SK kepengurusan sudah habis tahun 2021 ini, namun DPP malah meminta Provinsi Riau untuk melaksanakan Musda sesegera mungkin.

Sebagai pihak yang diberikan amanat menjalankan Musda oleh DPD Demokrat Riau, Kamaruzzaman akan menyampaikan laporan ini kepada Ketua DPD Partai Demokrat Riau, Asri Auzar.

"Kalau Musda ini tetap dilaksanakan sesuai surat dari oknum DPP itu, Ketua Umum bisa tercoreng namanya, kami tak ingin nama AHY tercoreng, kami mendesak Pak Asri untuk menolak desakan Musda ini," cakapnya lagi.

"Ajaran Pak SBY, kami diajarkan untuk bersikap sopan santun, beretika, dan mengikuti aturan dan tidak boleh melanggar aturan, itu yang kami ikuti sekarang. Karena ada yang salah, makanya kami mau meluruskan supaya Ketua Umum tahu ada oknum-oknum seperti ini," tukasnya. (*)