Taliban Minta Berpidato di PBB

NEW YORK -- Taliban telah meminta untuk berpidato di hadapan para pemimpin dunia di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-76 di New York. Mereka menominasikan juru bicara yang berbasis di Doha, Suhail Shaheen, sebagai juru bicara PBB di Afghanistan.

Menteri Luar Negeri Taliban Amir Khan Muttaqi membuat permintaan itu dalam sebuah surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Senin (20/9). Muttaqi meminta berbicara selama pertemuan tingkat tinggi tahunan Majelis Umum yang berakhir pada Senin (27/9).

Juru bicara Guterres, Farhan Haq, membenarkan surat Muttaqi itu. Langkah tersebut memicu pertikaian dengan Ghulam Isaczai, anggota Dewan Keamanan PBB yang mewakili Pemerintah Afghanistan sebelum digulingkan Taliban. Surat Taliban mengatakan, misi Isaczai dianggap selesai dan dia tidak lagi mewakili Afghanistan.

Dia mengatakan, permintaan pergantian perwakilan Afghanistan di PBB telah dikirim ke komite kredensial sembilan anggota, Amerika Serikat, Cina, Rusia, Bahama, Bhutan, Cile, Namibia, Sierra Leone, dan Swedia. Namun, pembahasan tidak mungkin digelar sebelum 27 September 2021. Maka Taliban mungkin tidak dapat berbicara di Sidang Majelis Umum.

Menurut aturan Majelis Umum, sampai keputusan dibuat oleh komite kredensial, Isaczai akan tetap sebagai perwakilan Afghanistan. Dia saat ini dijadwalkan untuk berpidato pada 27 September. Namun, tidak jelas apakah ada negara yang keberatan setelah surat Taliban disampaikan.

Dalam Sidang Majelis Umum PBB, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani meminta para pemimpin dunia tetap terlibat dengan pemerintahan Taliban di Afghanistan. Dia menekankan, Qatar berkomitmen untuk berkontribusi pada penyelesaian konflik di negara tersebut secara damai.

“Penting juga untuk melanjutkan dialog dengan Taliban. Memboikot mereka hanya akan mengarah pada polarisasi dan reaksi, sementara dialog bisa bermanfaat,” kata Sheikh Tamim dalam pidatonya di sesi ke-76 Majelis Umum PBB pada Selasa (21/9), dikutip laman Aljazirah.

Qatar memang memiliki peran penting dalam isu Afghanistan. Ia menjadi tuan rumah pembicaraan damai antara Taliban dan Amerika Serikat serta dialog intra-Afghanistan. Taliban pun diketahui memiliki kantor politik yang berbasis di Doha.

Langkah RI

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi juga aktif melakukan pembahasan terkait Afghanistan, di sela kegiatannya mengikuti Sidang Majelis Umum PBB. Pada Selasa (21/9) waktu New York, Retno melakukan pembicaraan telepon dengan Dr Abdullah Abdullah. Abdullah adalah mantan CEO Pemerintah Afghanistan semasa kepemimpinan Presiden Ashraf Ghani.

Retno mengatakan, ada dua isu yang menjadi building blocks. Dua isu itu adalah kerja sama ulama dan pemajuan perempuan.

“Saya tekankan, kepentingan Indonesia hanya satu, yaitu ingin melihat rakyat Afghanistan menikmati perdamaian, sejahtera, dan hak-haknya, tentunya termasuk hak-hak perempuan,” kata Retno yang dimuat laman resmi Kementerian Luar Negeri RI, Rabu.

Retno dan Abdullah membahas perkembangan terkini di Afghanistan. “Dari beliau, saya mendengarkan harapan agar Indonesia dapat terus berupaya berkontribusi agar Afghanistan dapat damai, stabil, dan sejahtera,” kata Retno. (rep)