Akhirnya Pihak RSUD Madani Mengaku Salah, Larshen :'Besok Direkturnya Kami Laporkan ke Polda Riau

PEKANBARU-- Pasca terbongkarnya Misteri Kelalaian dari pihak Rumah Sakit terkait input data Pasien yang terpapar Covid-19 atas nama Maryati, maka hari ini Keluarga Pasien Memastikan untuk membawa Kasus ini ke Jalur Hukum.

Hal itu disampaikan, ketika selesai melakukan pertemuan dengan Perwakilan Pimpinan Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani Pekanbaru.

Bertempat di Lantai 3, Gedung RSD Madani, Jum'at (30/7/2021) pihak Keluarga Korban beserta Tim Pendamping langsung bertemu dengan Kepala Tata Usaha.

Argumentasipun silih berganti antar keduabelah pihak dan pada akhirnya pihak Rumah Sakit melalui salah satu Dokter dan Kepala Tata Usaha mengatakan, bahwa mereka mengaku salah dan Lalai, terkait Proses Input Data Pasien atas nama Maryati.

"Saya bersama Suami Almarhumah telah mendengarkan Pengakuan dari pihak Rumah Sakit. Pada akhirnya mereka mengaku Salah dan Lalai dan Tentu setelah komunikasi dengan pihak Keluarga bang Saipul, maka besok kami Putuskan untuk Melaporkan Secara Resmi Direktur Rumah Sakit Daerah Madani ke Polda Riau" ungkap Aktivis Larshen Yunus.

Dilanjutkan Suami Almarhumah, bahwa ketidakberesan itu telah dengan nyata muncul, mulai dari hari pertama Istrinya di inapkan di RSD Madani.

"Itu tepatnya mulai pada hari Kamis, 22 Juli 2021  hingga meninggal di hari Jum'atnya, 23 Juli 2021. Saya tak bisa memperoleh hasil PCR dari Rumah Sakit itu. Bahkan saya sempat cekcok dengan Tim Gugus Tugas maupun Satuan Pengamanan di Rumah Sakit Madani tersebut. Maksud saya baik, agar begitu saya dapatkan Bukti Lembaran Hasil PCR Istri saya, maka sesegera mungkin saya dan keluarga melakukan Isolasi dll" tutur Saipul, suami dari Maryati Pasien yang dikatakan terpapar Covid-19.

Sampai diterbitkannya berita ini, Aktivis Larshen Yunus beserta Paramitra katakan, bahwa Temuan tersebut harus segera diproses secara hukum. Karena sudah termasuk Merajalela ditengah situasi dan kondisi yang sangat menyedihkan seperti saat ini.

Pihaknya juga tegaskan. dengan terjadinya Kelalaian, maka Potensi untuk tidak menjalankan Strategi 3 T jelas bisa terjadi, Testing-Tracing-Treatment. Bagi pihak Yunus dkk, hal itu sudah Menyalahi Aturan.

"Bagi kami, hal-hal semacam ini bisa dijadikan Delik Hukum, Pidana maupun Perdata. soalnya Keluarga Almarhumah merasa Prosedur yang dilewatinya terkesan sangat Beda, Aneh bin Ajaib. Hingga akhirnya melalui Kantor Hukum Mediator dan Pendampingan Publik Satya Wicaksana terjawab sudah. KTU dan Pihak Rumah Sakit sekaligus oknum dari Dokter katakan, bahwa mereka Salah dan Lalai. maka, hal inilah yang akan menjadi Pemicunya. cakap Aktivis Larshen Yunus, yang juga menjabat sebagai Ketua PP GAMARI.

Pantauan media ini, bahwa Suami Korban Saipul juga menunjukkan, Surat Hasil PCR itu, yang terkesan menyalahi aturan. Tanpa Korp Surat, Tandatangan dan Nama.

"Sekali lagi kami tegaskan, bahwa Cara Kami Mencintai Negeri dan Para Pemimpin Kota ini bukan sekedar Memuji dan Angkat Telor. Namun, dengan ikhtiar dan Perjuangan ini, maka secara tidak langsung mereka diingatkan untuk dapat Bekerja secara Amanah, Profesional dan Bertanggung Jawab. Jangan lagi ada Alasan Mesin Rusak, Pegawai Datang Terlambat dll" harap Saipul, melalui Direktur Larshen Yunus.

Terakhir Pihak Kantor Hukum Mediator dan Presidium Pusat (PP) GAMARI akan membawa kasus ini kejenjang yang lebih serius lagi.

"InshaAllah besok, Direktur Rumah Sakit ini Langsung Kami Laporkan ke Polda Riau, dengan Delik Hukum Unsur Kelalaian dan Dugaan Peng-Covidkan Pasien" tegas Aktivis Larshen Yunus, bersama Saipul, Osbon Daniel Silaban dan Muhammad Nasir ST. (*)