Achmad: Presiden Harus Turun Tangan, Kontak Raja Salman!

RADARPEKANBARU.COM - Anggota DPR RI Komisi 8 asal Fraksi Partai Demokrat DR H Achmad MSi mendesak Pemerintah Republik Indonesia (RI) segera berkomunikasi dengan Pemerintah Arab Saudi guna memastikan kuota haji bagi Indonesia tahun 2021. Anggota DPR Dapil Riau 1 yang juga mantan Bupati Rokan Hulu dua periode itu tegas menyebut, komunikasi yang harus dilakukan bukan lagi komunikasi antar kementerian dua negara melainkan komunikasi langsung antara Presiden RI Joko Widodo dengan Raja Salman.

"Sudah saatnya Presiden turun tangan, kontak Raja Salman, bukankah kita adalah negara dengan umat muslim terbesar di dunia. Sudah saatnya pemerintah menunjukkan kepedulian terhadap urusan agama seperti Haji ini, jangan berlindung di balik Covid-19," cakap Achmad, Selasa (1/6/2021). Achmad menyebutkan, kehadiran Jokowi menangani urusan Haji sangat penting terutama mematahkan persepsi masyarakat tentang Pemerintah RI yang terkesan tak peduli dengan urusan agama seperti Haji ini.

Situasi pandemi Covid-19 jangan dijadikan alasan untuk abai mengurusi kepentingan umat. Presiden harusnya menjadikan momentum ini sebagai tantangan membuktikan komitmen membela kepentingan umat muslim. "Bukan malah karena Covid-19 ini lalu bermain di balik itu, ingat 90 persen rakyat Indonesia ini adalah umat muslim. Namun ini sekarang seolah terkesan Pemerintah kita adem ayem saja," tuturnya.

Achmad menyebut, Pemerintah kerajaan Saudi tahun ini membuka porsi haji 2021 sebesar 60 ribu jemaah terdiri dari 15 ribu kuota internal Saudi dan 45 ribu dari luar Saudi. DPR RI juga terus mendorong agar Pemerintah RI mendapatkan jatah kuota Haji berapapun jumlahnya dari kuota 45 ribu yang disediakan Pemerintah Arab Saudi.

Achmad mengaku, DPR RI berulang kali menggelar rapat kerja dengan kementerian terkait seperti Kementrian Agama, Perhubungan, Kesehatan, Pertambangan dan luar negeri. Dalam rapat kerja tersebut ada 3 Opsi yang berkembang diantaranya, memberangkatkan seluruh JCH 2021 sebanyak 214 ribu jemaah. Opsi kedua pemberangkatan terbatas dan opsi tidak memberangkatkan sama sekali JCH tahun ini.

"Dari 3 Opsi itu, opsi pertama tidak mungkin, yang mungkin itu hanya opsi kedua pemberangkatan terbatas. Namun opsi ini sangat Komplikatif terutama menentukan ketentuan kategori jemaah apa saja yang diberangkatkan dari 214 ribu JCH tahun ini. Jangan sampai timbul kegaduhan nanti," katanya. "Makanya urusan kuota ini presiden harus cepat, jadi berapapun jumlahnya, kita sudah bisa melakukan persiapan," tukasnya.(ckp)