AMA ROHUL melakukan gerakan cepat lapor ke BAWASLU RI, KPU RI, DKPP RI, dan MK RI

Jakarta- Aliansi Masyarakat Adat Rokan Hulu, 
yang tergabung dari Hulu Balang Nogori dan Forum Masyarakat Adat, Serta Forum Anak Kemanakan Rokan Hulu. 

AMA ROHUL Kembali melakukan gerakan cepat, terkait ditemukan kan nya Surat Intruksi yang dikeluarkan oleh PT TORGANDA kebun Rantau Kasai, tentang intimidasi terhadap Karyawan yang akan memilih di PSU Pilkada Rokan Hulu tanggal 21 April 2021 nanti.

Panglimo Hulu Balang Nogori Rokan Hulu, langsung terbang pagi ini ke Jakarta dan Memasukkan laporan pelanggaran yang dilakukan oleh PT. TORGANDA yang nyata-nyata mencapuri urusan Politik Proses persiapan dan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 21 April 2021 sebagai mana yang tetap kan oleh KPUD Rokan Hulu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diadakan PSU kembali di 25 TPS yang berada dalam Kawasan Perusahaan PT TORGANDA Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. 

Panglimo Hulu Balang Nogori datuk Alirman langsung memasukkan Laporan secara Resmi ke BAWASLU RI, KPU RI, DKPP RI, dan MK RI. Datuk Alirman menjelaskan, apa yang dilakukan ini hanya bagian dari menegakkan Marwah Negeri, Sudah nyata kemaren diputuskan oleh MK RI bahwa di 25 TPS yang dinyatakan PSU karena adanya kecurangan dan pola Intimidasi terhadap Hak suara karyawan, yang seharusnya mereka berhak menentukan pilihan nya sendiri, tapi hari ini kembali diulang oleh pihak Perusahaan PT TORGANDA dengan Memaksa mengumpulkan KTP dan KK asli melalui surat Perintah Intruksi Manajer, yang kemudian dijalan kan oleh Mandor pada level pimpinan paling bawah. 

Datuk Alirman juga menyampaikan dalam laporan nya, Perilaku ini sudah berulang kali terjadi, namun penyelenggara dibawah seolah-olah tutup mata, seperti ada nya pembiaran, bahkan justru ikut bekerja sama terhadap kejadian yang ada.  
Laporan Aliansi Masyarakat Adat yang di sampaikan Hulu Balang Nogori Rokan Hulu, Meminta Bawaslu RI dan MK RI untuk Membatalkan PSU atau MENDISKUALIFIKASI Pemilih di 25 TPS tersebut, karena merusak suara pemilih yang sebelumnya dan tatanan Demokrasi di Rokan Hulu. 

Sementara di pasir Pengaraian, Aliansi Masyarakat Adat Rokan Hulu yang di Pimpin Oleh forum Anak Kemanakan Rokan Hulu, Siang ini habis sholat jumat akan mendatangi KPUD ROKAN HULU dengan mengangkat isu yang sama, sebagaimana disampaikan oleh Koordinator Forum Anak Kemanakan Rokan Hulu Laksamana Hery " KPUD Rokan Hulu harus bertanggung jawab atas kejadian yang terjadi di PT TORGANDA Tambusai Utara, tak ada urusan Perusahaan untuk mengumpulkan KTP dan KK, apalagi terkait PSU ini", ucap Hery. 

KPUD Rokan Hulu seharusnya malu, karena kerja KPUD Rokan Hulu sudah dibayar oleh negara, dan itu dari uang Rakyat Rokan Hulu sendiri, bukan justru pura-pura gak tau dan dibelakang nya kerjasama, sehingga tidak terwujud Pilkada Rokan Hulu yang Jujur dan adil. 

Hery juga menyampaikan, Apabila Penyelenggara BAWASLU dan KPUD ROKAN HULU tidak berlaku jujur dan adil, Maka jangan Salah kan apabila nanti Rakyat banyak akan bersikap dengan caranya sendiri, AMA-ROHUL yang terdiri dari HULU BALANG NOGORI, FORUM ANAK KEMANAKAN, dan MASYARAKAT ADAT ROKAN HULU tidak bertanggung jawab atas kemarahan Rakyat Rokan Hulu yang Berdaulat. 

(Rilis)