Puan Didesak Minta Maaf Terkait Pernyataan Sumbar

RADARPEKANBARU.COM - Pernyataan kontroversi Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani soal Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menuai kritik dari berbagai lapisan masyarakat. Dalam pernyataannya saat membacakan dukungan PDIP untuk bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumbar, Puan menyelipkan harapan agar Sumbar menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila. 

"Semoga, Sumatra Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila," kata Puan, Rabu (2/8) kemarin. Pernyataan tersebut memunculkan reaksi agar politikus PDIP yang juga ketua DPR itu meminta maaf kepada masyarakat Sumbar. 

Desakan diungkapkan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Juru bicara PKS Handi Risza meminta Puan mencabut pernyataannya dan meminta maaf. "Kami meminta Mbak Puan mencabut pernyataanya dan meminta maaf ke seluruh masyarakat Sumatra Barat, khususnya kepada keluarga besar founding father bangsa ini," tutur Handi, Kamis (3/9).

Mantan wakil ketua DPR periode 2014-2019, Fadli Zon, juga menuliskan sindirannya terkait kontroversi masyarakat Sumbar dan Pancasila ini. Dalam cuitan di akun Twitter-nya, meskipun tak menyebutkan soal pernyataan Puan Maharani, Fadli menilai, hanya orang yang tak paham sejarah yang meragukan dukungan masyarakat Sumbar kepada Pancasila. 

“Hanya orang-orang yang tak membaca dan mengerti sejarah yang masih meragukan masyarakat Sumbar mendukung Pancasila,” cuit Fadli lewat akun @fadlizon, Kamis (3/9). / Wakil ketua umum Partai Gerindra itu menyebutkan tiga tokoh penting yang ikut dalam perumusan Pancasila yang berasal dari Sumbar. Ketiganya, yakni Mohammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Agus Salim. “Bahkan, Bung Hatta adalah salah seorang proklamator,” cuit Fadli.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sumbar, Emma Yohanna, juga mengaku tidak nyaman dengan pernyataan Puan Maharani. Emma menilai, seakan meragukan komitmen Sumbar sebagai bagian dari negara Pancasila. "Secara pribadi maupun sebagai anggota DPD asal Sumatra Barat, tentu saja saya tidak nyaman dengan pernyataan itu karena terkesan masih meragukan komitmen Sumatra Barat terhadap negara Pancasila,” kata Emma, Kamis.

Peraih suara terbanyak pada Pileg DPD RI di Sumbar itu menyebut, Pancasila di Sumbar sudah tidak lagi menjadi komoditas politik. Pengamat politik dari Universitas Andalas Israr Iskandar menilai, sejak dulu, Sumbar memang tidak pernah menjadi basis suara dari PDIP. Sejak dekade 1950-an, saat Sukarno masih mengandalkan PNI sebagai kendaraan politik, juga tidak mampu meraih suara cukup signifikan di Sumbar.

"Kalau dikaitkan dengan sejarah, Sumbar memang bukan basis suara PDIP. Bahkan, sejak masih PNI di zaman Presiden Sukarno, di Pemilu tahun 1955, mereka hanya dapat satu persen," kata Israr kepada Republika.

Pengamat politik Universitas Andalas lainnya, Najmuddin M Rasul, menyarankan PDIP mengubah narasi politik bila ingin mendapat simpati dari warga Sumbar. "Harus ubah narasinya. Misalnya, PDIP menawarkan tujuan politik yang selaras dengan warga Sumbar," kata Najmuddin. 

Ia melihat, ada banyak narasi lain yang dapat dibuat PDIP supaya mendapati perhatian dari warga Minangkabau. Di antaranya, mengingatkan lagi bagaimana masa lalu Sukarno bersama tokoh-tokoh Sumbar memperjuangkan Republik Indonesia sejak zaman penjajahan sampai merdeka. Selain itu, bisa juga kedekatan Megawati yang memiliki kakek berdarah Minangkabau.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, warga Sumbar dikenal religius, kritis, rajin menuntut ilmu, dan tradisi kebudayaan yang luar biasa. "PDI Perjuangan sangat menghormati para pahlawan bangsa, termasuk yang berasal dari Minang," kata Hasto. 

Secara pribadi, dia mengaku bersahabat dekat dengan tokoh PKS, seperti almarhum Yusuf Supendi hingga tokoh muda nasional yang juga deklarator Partai Gelora, Fahri Hamzah. Dia menyampaikan bahwa PDIP memberi penghormatan tinggi kepada pahlawan bangsa, termasuk asal Sumbar.(rep)