Lebanon di Ambang Kolaps

BEIRUT -- Kabinet Lebanon, Senin (10/8), menghadapi tekanan makin kuat dari massa yang meminta mereka mundur. Unjuk rasa juga masih terus bakal digelar oleh massa yang marah setelah insiden ledakan di Pelabuhan Beirut pada 4 Agustus dan menewaskan sekurangnya 200 orang. 

Pada Senin, Menteri Kehakiman Marie-Claude Najm dan Menteri Keuangan Ghazi Wazni mengundurkan diri. Sebelumnya, menteri informasi dan menteri lingkungan hidup juga sudah mengundurkan diri pada Ahad (9/8). Wazni adalah sosok penting di balik perundingan Lebanon dengan Dana Moneter Internasional (IMF) dalam upaya mendorong Lebanon keluar dari krisis ekonomi. 

Hingga berita ini ditulis, muncul spekulasi bahwa seluruh anggota kabinet akan mengundurkan diri. Jika total tujuh orang dari kabinet beranggota 20 menteri mengundurkan diri, kabinet secara efektif akan menjadi pemerintah sementara. "Seluruh rezim harus diganti. Tanpa itu, tidak akan ada bedanya meski ada pemerintahan baru," kata seorang pengunjuk rasa, Joe Haddad. "Kami harus menggelar pemilihan umum dini."

Sekitar 2.750 ton amonium nitrat meledak di Pelabuhan Beirut pada 4 Agustus. Laman Aljazirah melaporkan, sekurangnya 200 orang meninggal dan sekitar 6.000 orang cedera. Menurut Gubernur Beirut Marwan Abboud, masih ada puluhan orang lain yang dinyatakan hilang. Mereka umumnya pekerja asing.

Ledakan tersebut memantik gelombang baru kemarahan rakyat terhadap pemerintah. Kemarahan ditujukan pada pemerintah dan jajaran kepemimpinan yang dinilai korupsi dan abai. Lebih banyak unjuk rasa dijadwalkan digelar di luar gedung pemerintah pusat. 

Kerugian secara material diperkirakan mencapai 10 miliar hingga 15 miliar dolar AS. Hampir 300 ribu orang juga kehilangan tempat tinggal akibat ledakan tersebut. Sementara, jaksa penuntut umum di Lebanon, Ghassan El Khoury, pada Senin (10/8) mulai menanyai para kepala badan keamanan Lebanon atas ledakan di Pelabuhan Beirut.

El Khoury menanyai Mayor Jenderal Tony Saliba, kepala badan keamanan State Security. Menurut berita media pemerintah, National News Agency, sejumlah jenderal juga sudah dijadwalkan untuk ditanyai. 

State Security sudah menyerahkan laporan yang mengingatkan bahaya jika menyimpan zat amonium nitrat di gudang Pelabuhan Beirut. Ia juga sudah mengirimkan salinannya ke kantor presiden dan kantor perdana menteri pada 20 Juli. Kini investigasi dipusatkan pada bagaimana sekitar 2.750 ton amonium nitrat itu disimpan di gudang dan mengapa dibiarkan begitu saja. 

Sumber pemerintah menyebutkan, sekitar 20 orang ditahan, termasuk kepala pelabuhan, kepala bea cukai, dan pejabat pendahulunya. Puluhan orang juga sudah ditanyai, termasuk dua mantan menteri. 

Donor tuntut perubahan

Para pemimpin dunia dan lembaga internasional berhasil mengumpulkan hampir 300 juta dolar AS dalam bentuk bantuan kemanusiaan untuk Lebanon. Namun, pada Ahad, mereka memperingatkan bahwa tidak akan ada dana yang mengucur jika Lebanon belum berkomitmen untuk melakukan reformasi politik dan ekonomi sesuai tuntutan rakyat mereka. 

Penggalangan dana tersebut dilakukan secara maya dan diikuti lebih dari 30 peserta. Mereka juga menawarkan bantuan untuk melakukan investigasi yang kredibel dan independen atas ledakan 4 Agustus tersebut. Pada Sabtu, Perdana Menteri Hassan Dian mengatakan akan menggelar pemilihan umum dini. Hal itu diyakini akan meredakan tekanan di Lebanon. 

Lebanon adalah negeri dengan segregasi yang amat tajam di dalam masyarakatnya. Ada belasan sekte dan etnis yang meletup dalam perang saudara 1975-1990. Perang berakhir melalui Kesepakatan Taif. Salah satu poin yang disetujui adalah jabatan perdana menteri harus diserahkan kepada kubu Suni, jabatan presiden untuk Kristen Maronite, dan ketua parlemen untuk Syiah.  (rep)