Pemkab Meranti Dapat Kunjungan dari DPRD Riau

RADARPEKANBARU.COM - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mendapat kunjungan dari Legislator DPRD Provinsi Riau Dapil 5 (Meranti, Dumai, Bengkalis), kedatangan Legislator Provinsi Riau dalam rangka kunjungan kerja dan reses tersebut, disambut langsung oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Drs H. Said Hasyim, bertempat di Gedung Biru, Kantor Bupati, Rabu (26/2/2020).

Kedatangan rombongan Legislator Provinsi Riau dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Hardiyanto (Gerindra) bersama Anggota Mira Roza (PKS), Amyurlis (Golkar), Eddy A M Yatim (Demokrat), M. Adil (PKB), serta dr. Sunaryo (PAN).

Para Legislator yang hadir sebagian besar merupakan Anggota Banggar dan tergabung dalam Komisi 5 DPRD Riau yang membidangi masalah kesejahteraan rakyat. Kedatangan dari Legislator DPRD Riau ini seperti dikatakan oleh Wakil Ketua DPRD Riau Hardiyanto adalah untuk menyerap aspirasi masyarakat yang berada di Dapil 5 khususnya Kepulauan Meranti, terkait berbagai masalah strategis yang terjadi di daerah untuk segera dicarikan solusi penuntasannya.

Karena seperti diakuinya, DPRD Provinsi Riau Wakil sering sekali didatangi masyarakat maupun Pemerintah Kabupaten Meranti yang mengaku dianaktirikan oleh pemerintah provinsi khususnya dalam hal pengalokasian anggaran pembangunan. Berangkat dari situ anggota DPRD Provinsi Riau merasa terpanggil turun ke daerah untuk mendengar aspirasi langsung dari masyarakat Meranti.

Dari hasil evaluasi yang dilakukan DPRD Riau terhadap alokasi APBD Provinsi Riau untuk Meranti dikatakan Hardiyanto memang tergolong kecil, yakni berkisar 211 miliar lebih atau sekitar 4 persen dari total keseluruhan APBD Riau.

Namun begitu ia berjanji DPRD Riau tidak lepas tangan dan berjanji akan memperjuangkan anggaran untuk Kabupaten Meranti. Kecilnya alokasi anggaran APBD Riau untuk Meranti dijelaskan Hardiyanto, disebabkan karena beberapa faktor pertama kurangnya mampunya OPD yang ada untuk meyakinkan pemerintah provinsi, kedua kurangnya koordinasi dengan legislator, dan ketiga karena terganjal PP No. 23 Tahun 2014 tentang pengelompokan kewenangan pemerintah dalam membangun Infrastruktur jalan. Karena menurutnya komunikasi dan konsultasi dengan DPRD Provinsi Riau juga sangat penting sebab dalam hal pembahasan anggaran bukan saja dilakukan oleh esekutif dalam hal ini pemerintah provinsi tapi juga DPRD Riau.

"Jadi kedepan jangan hanya mengirimkan proposal ke gubernur karena dalam pembahasan anggaran legislator memiliki peran yang sama penting," jelas Hardiyanto.

Selanjutnya untuk usulan pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran cukup besar seperti pembangunan turap pemecah ombak antisipasi Abrasi, Hardiyanto menyarankan adanya sinergitas antara Pemerintah Kabupaten, Provinsi Riau dan legislator untuk sama-sama bersuara memperjuangkan anggaran APBN.

"Karena jika hanya mengharapkan dana APBD bahkan provinsi pun tak akan cukup jadi perlu alokasi dana APBN," ujarnya. Menyikapi hal itu, Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim, sangat mengapresiasi kedatangan Legislator DPRD Riau ini. Wabup berharap kepada wakil rakyat tersebut dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat Meranti untuk mendapatkan alokasi anggaran provinsi yang pada dasarnya juga milik masyarakat Meranti.

"Jika pertemuan ini bisa memberikan solusi terhadap masalah Isolasi Meranti maka pertemuan ini akan menjadi pertemuan yang bersejarah bagi Meranti," ujar wabup.

Adapun masalah yang hingga saat ini masih menghantui Meranti dikatakan Wabup adalah, minimnya infrastruktur, tingginya angka kemiskinan yang mencapai 26.78 persen tertinggi di Riau, sulitnya lapangan kerja, masalah pendidikan, kesehatan dan lainnya. Dan masalah yang paling krusial penyebab tingginya angka kemiskinan di Meranti adalah Isolasi daerah. "Jika Isolasi terbuka dapat meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat," ucap wabup.

Kondisi saat ini masih banyak jalan dan jembatan yang kondisinya masih sangat parah, upaya membuka Isolasi dengan pengoperasian RoRo Kampung Balak fakta saat ini dijelaskan Wabup belum dilalui saja sudah turun, solusi lain lewat Tanjung Cempenai Mengkikip-Sungai Rawa Tanjung Pal sepanjang 3 KM, lokasi ini sudah dirintis dengan membangun pelabuhan.

"Jika ini bisa dikembangkan menjadi pelabuhan rakyat untuk pengoperasian Kempang saja sudah sangat baik," ujar wabup. Sebagai daerah perbatasan dan berada di kawasan prioritas Nasional tak membuat Meranti menjadi objek pembangunan. "Kebijakan Lokpri belum Signifikan dirasakan oleh Meranti," aku wabup.

Lebih jauh disampaikan dari data yang disampaikan Wakil Bupati, sebanyak 30 persen angka angkatan kerja di Meranti bekerja di negara tetangga Malaysia dan Singapura.

"Mereka bekerja dengan menggunakan Pasport turis yang terus kucing-kucingan dengan aparat Imigrasi Malaysia, ini sangat merendahkan marwah kita," ujar wabup.

Selanjutnya disamping pembangunan Infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi yang tak kalah penting menurut wabup adalah pembangunan sumber daya manusia. Hal ini sesuai dengan amanat pemerintah pusat yang sudah mulai konsen pada upaya pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia.

"Karena ini sangat strategis dan prinsip, agar kita tidak terus menjadi bangsa yang terjajah, karena lemahnya kualitas sumber daya manusia," jelasnya.

Dalam hal membangun kualitas pendidikan fakta di lapangan saat ini dikatakan wabup kita belum dapat menata sekolah dengan benar. Masih banyak guru yang masih memikirkan hal diluar Tupoksinya seperti gedung rusak, kursi rusak dan lainnya, bahkan para guru dijadikan objek bisnis penjualan buku.

Dalam pertemuan itu juga digelar dialog dengan Kepala OPD dan Kepala Desa terkait usulan kegiatan prioritas untuk diperjuangkan ditingkat Provinsi.

Diantaranya Kades Tanjung Peranap yang berharap jalan Tanjung Peranap - Kampung Balak dapat terbangun dengan begitu ekonomi berputar dan lapangan kerja terbuka dengan sendirinya. Kadis Perhubungan Meranti Dr. Arready menjelaskan sebagai satu satunya daerah Kepulauan di Riau yang bergantung pada transportasi laut. Namun alokasi anggaran yang diperoleh dari Provinsi sangat minim sekali dan dari rapat-rapat yang diikuti ditingkat Provinsi tampaknya Pemprov lebih fokus pada wilayah darat, meskipun Gubernur dalam pernyataannya mengaku akan memprioritaskan pembangunan daerah pesisir.

"Padahal kewenangan Provinsi ada disini tapi Provinsi kemana...?," tanya Aready. Aready juga berharap kepada Pemerintah Provinsi dapat membangun SMK Pelayaran di Meranti. Kades Alai usul sebagai salah satu Desa tertua di Meranti berharap pembangunan pelabuhan yang saat ini mati suri. Kadis Kesehatan dr. Misri mengusulkan Bank Darah, Alat Kesehatan yang memadai ditiap Puskemas.

Kadis Pertanian M. Arif mengusulkan rehabilitasi sawah sampai pembangun tanggul di semua Kecamatan plus jalan pertanian untuk aksesbilitas membawa hasil pertanian. Dan yang paling besar anggarannya adalah pembangunan tanggul antisipasi Abrasi disepanjang Pulau Rangsang.

Dengan banyaknya masalah yang dihadapi Meranti tersebut, wabup berharap kedatangan Legislator DPRD Provinsi Riau ini dapat memfasilitasi alokasi anggaran Provinsi Riau untuk pembangunan Infrastruktur sesuai dengan kewenangannya. (grc)