DIPA Merosot, Politisi Demokrat Minta Kepala Daerah Jangan Diam

RADARPEKANBARU.COM.DIPA Riau tahun 2020 merosot dibanding tahun sebelumnya. Pemerintah provinsi Riau menerima DIPA tahun anggaran 2020 sebesar Rp25,2 triliun.

Angka ini menurun bila dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp26.967 triliun. Anggota DPRD Riau Kelmi Amri mengatakan, seharusnya dalam menghadapi persoalan kebijakan pusat ke daerah ini, harus dilakukan dengan merangkul kekuatan bersama.

"Kita ada FKPMR, LAM, Pemprov, Pemkab 12 Kabupaten /Kota, DPRD 12 kabupaten Kota dan DPRD Provinsi. Kita juga ada yang mewakili di DPD dan DPR RI. Tinggal siapa yang menginisiasi untuk duduk semeja, gubernur kah atau DPRD Undang semua kekuatan yang ada di daerah ini, duduk semeja," kata Kelmi Amri , Selasa (19/11/2019).

Tak hanya penurunan DIPA, mantan ketua DPRD Rokan Hulu ini menilai banyak persoalan lain yang harus ditanggapi dengan serius. Salah satunya skema pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) Riau di Kemenkeu yang membuat provinsi dan 12 kabupaten dan kota menjerit.

"Tiga tahun Riau defisit terus akibat pusat tak bayarkan hak kita secara utuh. Hal ini membuat perlambatan pembangunan di daerah," tegasnya.

Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan, dari Rp2,4 triliun DBH Riau yang di rencanakan pada RABPD 2020, harus dipangkas Rp600 miliar dan sesuai Perpres hanya dapat Rp1,8 triliun.

"Itupun tak bisa kita tuangkan 100 persen, hanya 70 persen saja. Karena 4 tahun terakhir pusat tak pernah bayarkan lagi triwulan IV. Maka yang bisa dituangkan dalam APBD kita nanti hanya Rp1,2 triliun.

Makanya, dari RAPBD yang diajukan Pemprov Riau saat pembahasan, kita harus pangkas lagi belanja hampir Rp600 miliar," cakapnya.

Melihat kondisi anggaran seperti ini, ia pesimis janji-janji pembangunan yang disampaikan Saymsuar-Edy Natar akan terealisasi dengan baik.

"Bagaimana visi dan misi gubernur bisa terealisasi, bila kita hanya diam? Bagaimana visi dan misi bupati di 12 Kabupaten Kota terealisasi bila keadaan begini terus Ayo pak gubernur, beranikah kita berhimpun dan gubernur lah sebagai inisiatornya," tegasnya.(ckc)