Mendikbud Menjawab Kontroversi Sistem Zonasi

RADARPEKANBARU.COM.Memasuki tahun ketiga penerapan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru masih menuai kritik sejumlah orang tua di beberapa daerah. Kebijakan ini mereka nilai tidak adil terhadap siswa, khususnya yang mendapatkan nilai baik tapi kalah bersaing dengan siswa yang nilainya biasa saja cuma karena lokasinya relatif lebih jauh dari sekolah.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy yang menjadi sasaran kritik para orang tua bersikukuh dengan kebijakan yang dibuatnya. Ia menegaskan sistem zonasi adalah yang terbaik untuk memperbaiki sistem pendidikan secara radikal. Sistem ini telah di terapkan di sejumlah negara sehingga dunia pendidikan mereka bisa maju seperti sekarang.

Badan Litbang Kementerian yang dipimpinnya sudah melakukan kajian terhadai sistem ini jauh sebelum dirinya menjadi menteri. "Jadi bukan serta-merta, saya mimpi dapat wangsit terus menerapkan kebijakan zonasi ini. Tidak," kata Muhadjir yang sebelumnya merupakan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang .

Ia merujuk negara maju seperti Amerika, Australia, Jepang, negara-negara Skandinavia, Jerman, dan Malaysia bisa maju antara lain karena menerapkan sistem zonasi. Persoalan yang dihadapi negara-negara itu pun pada awalnya sama dengan Indonesia, terkait infrastruktur dan kualitas guru yang belum merata.Secara bertahap mereka terus menyempurnakannya sehingga maju seperti sekarang.

"Jadi kalau dibilang sebaiknya menunggu semua infrastruktur sudah baik secara merata, ya tidak perlu ada zonasi. Justru sistem zonasi ini diterapkan untuk mengoreksi dan mengejar ketimpangan secara radikal," Muhadjir menegaskan. Toh begitu, dia tak sepenuhnya menutup mata dan telinga atas berbagai kritik yang bermunculan.

Terkait keluhan prosentase alokasi bagi calon peserta didik yang berprestasi, dia bersedia mengoreksinya. "Kalau sebelumnya alokasinya cuma lima persen, saya tingkatkan menjadi 5-15 persen," uja pria kelahiran Madiun, 29 Juli 1956 itu. Pada bagian lain, Muhadjir juga mengungkapkan seputar alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Pada praktiknya alokasi anggaran sebesar itu justru ada di daerah-daerah dan kementrian lain. Dia juga memaparkan hasil kunjungannya ke Inggris untuk melihat sistem Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di sana.(dnc)