KPK Ingatkan Komitmen Pemprov Riau Cegah Korupsi

RADARPEKANBARU.COM.Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) terus mendorong Pemprov Riau untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, pengelolaan aset daerah dan mengimplementasi manajemen Sumber Daya Manusia (SDM).

Dorongan itu disampaikan saat KPK menggelar pertemuan di ruang Melati lantai III Kantor Gubernur Riau, Senin (22/4/2019). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut program pemberantas korupsi terintegrasi tahun 2019 yang sudah digelar sebelumnya.

Pemberantasan korupsi terintegrasi meliputi Bidang Optimalisasi Penerimaan Daerah (OPD), Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan Manajemen SDM Pemerintah Kota Pekanbaru. Selain itu, KPK melakukan koordinasi dan audiensi bersama Gubernur Syamsuar, Wakil Gubernur Edy Afrizal Natar Nasution dan jajarab terkait.

"Kita terus mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan pendapatan daerah, Pengelolaan Aset Daerah dan Implementasi Manajemen SDM. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Monev yang dilakukan di Riau pada 1 Maret lalu," kata Juru bicara KPK Febri Diansyah usai acara.

Selain bidang tersebut, beberapa kegiatan yang termasuk dalam kegiatan tim Koordinasi dan Wilayah (Korwil) KPK di Riau adalah mengptimalisasi dan menimplementasi pendidikan antikorupsi pada jenjang endidikan dasar dan menengah, dan program Diklat Pemda se Provinsi Riau.

Kemudian monitoring dan evaluasi tindak lanjut program Kor Bicara supgah Sektor BUMD di Riau. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut program pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemprov Riau. Bimbingan teknis pengelolaan aplikasi Monitoring Center for Prevention (MCP) bagi para admin MCP dan serta monitoring dan evaluasi tindak lanjut rencana aksi sektor sumber daya alam Pemerintah Provinsi Riau.

KPK juga mengingatkan kembali tentang komitmen Pemprov Riau dengan program pencegahan korupsi dan berharap tidak ada lagi konfilik kepentingan dan upaya untuk melakukan tindak pidana korupsi. Untuk program-program yang dilaksanakan tidak hanya bersifat formalitas tapi harus di check benar implementasinya.

"Penekanan program korsup di tahun 2019, selain 8 program regular lanjutan 2018, ada 7 program yg hrs fokus tahun ini, yaitu: Program Optimalisasi Penerimaan daerah, Pembenahan Aset Daerah, Penguatan Tata Kelola BUMD (terutama sektor perbankan/keuangan), Pengelolaan SDM pemda, Insersi Pendidikan Antikorupsi pada jenjang Dikdasmen dan Diklat Pemda, Optimalisasi Peran Komite Advokasi Daerah, serta Penyelesaian permasalahan sektor sumber daya alam," urai Febri. (frc)