RADARPEKANBARU.COM.Kebijakan pemerintah menetapkan libur Pilkada serentak secara nasional bikin kaum industri kocar-kacir. "Kami seperti dikejar-kejar. Belum lagi harus kirim produk untuk diekspor," kata Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar seperti dilansir dari cnnindonesia.com.
Dia menambahkan, pengusaha juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk lembur. Karyawan berada di kantor mayoritas tetap masuk bekerja pada saat hari pencoblosan kemarin. Selain itu Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi), Adhi Lukman mengatakan beberapa perusahan yang bergerak di kuliner juga tidak ikut kebijakan pemerintah.
Tapi mereka harus mengganti tenaga karyawan dengan insentif uang lembur. "Kalau sudah ada kontrak pengiriman barang untuk ekspor tidak bisa ditunda. Apalagi pengiriman melalui kapal yang sudah terjadwal. Jadi susah. Mau tak mau uang lembur karyawan dibayarkan, karena mereka masuk di hari libur," ujarnya.
Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ade Sudrajat mengatakan mereka juga melakukan hal yang sama. Beban operasional terpaksa ditanggung lebih pada tahun ini karena membayarkan uang lembur. "Nasi sudah jadi bubur, sudah keputusan presiden, mau gimana lagi," ujarnya.
Menanggapi semua keluhan ini, Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto mengatakan sebaiknya kaum industri sebaiknya tidak mempersoalkan libur nasional Pilkada secara mendadak itu. Sebab ini siklus yang rutin.
"Produktivitas industri turun di hari libur itu suatu hal yang bisa dan wajar. Yang penting Pilkada serentak berjalan lancar dan aman. Artinya kan agenda politik paralel dengan rencana ekonomi," ujarnya. (bpc)