RADARPEKANBARU.COM - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Riau menyampaikan hasil kinerja selama enam bulan terakhir, sebelum menyampaikan laporan kepada Gubernur Riau dan DPRD Riau.
Ketua KPID Provinsi Riau, Falzan Surachman didampingi komisioner lainnya mengatakan, KPID sebagai lembaga negara independen sudah seharusnya menyampaikan hasil kinerja sejak Juli-Desember 2017.
"Ini bagian dari prapertanggungjawaban KPID kepada Gubernur Riau dan DPRD Riau. Karena itu kami berharap dengan refleksi akhir tahun ini, ada saran dan masukan dalam menjalankan program KPID ke depan," ungkapnya
Di sisi lain yang menjadi kekhawatiran KPID, sebut Falzan, mengenai penyiaran di wilayah perbatasan di tujuh kabupaten dan kota, sementara anggota KPID hanya sebanyak tujuh orang.
"Tentu itu tugas yang berat bagi KPID. Karena salah satu tugas KPID sesuai amanat Undang-Undang menjaga keutuhan bangsa. Nah, melalui penyiaran lah virus-virus asing akan masuk melalui rembesan siaran dari provinsi negara tetangga kita," sebutnya.
Karena itu, Falzan mengharapkan pemerintah daerah dan lembaga penyiaran swasta untuk sama-sama memikirkan persoalan penyiaran di wilayah perbatasan.
"Kita sudah melakukan koordinasi dengan kabupaten dan kota, salah satunya Kepulauan Meranti. Bagaimana Pemda dan DPRD di sana dapat membentuk penyiaran di daerahnya," pungkasnya.
Sementara itu, mantan Wakil KPID Provinsi Riau Alnofrizal yang juga sebagai narasumber Diskusi Ahli Refleksi Akhir Tahun 2017 KPID Riau menyampaikan, memang sejauh ini perhatian perintah daerah terhadap radio masih lemah.
"Seharusnya ada sebuah penyiaran pemerintah yang berdiri di daerah perbatasan dengan negara tetangga," ujarnya.
Disamping itu, Alnofrizal menyampaikan apresiasi terhadap kinerja KPID Riau. Sebab dalam enam bulan bekerja bisa menyelesaikan pekerjaanya dengan baik dan maksimal.
"Itu semua karena mereka (KPID) sering melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pengurus KPID sebelumnya. Kita harap kedepan pengurus KPID Riau dapat kompak dalam menjalankan tugasnya," pungkasnya.(ckp)
Ketua KPID Provinsi Riau, Falzan Surachman didampingi komisioner lainnya mengatakan, KPID sebagai lembaga negara independen sudah seharusnya menyampaikan hasil kinerja sejak Juli-Desember 2017.
"Ini bagian dari prapertanggungjawaban KPID kepada Gubernur Riau dan DPRD Riau. Karena itu kami berharap dengan refleksi akhir tahun ini, ada saran dan masukan dalam menjalankan program KPID ke depan," ungkapnya
Di sisi lain yang menjadi kekhawatiran KPID, sebut Falzan, mengenai penyiaran di wilayah perbatasan di tujuh kabupaten dan kota, sementara anggota KPID hanya sebanyak tujuh orang.
"Tentu itu tugas yang berat bagi KPID. Karena salah satu tugas KPID sesuai amanat Undang-Undang menjaga keutuhan bangsa. Nah, melalui penyiaran lah virus-virus asing akan masuk melalui rembesan siaran dari provinsi negara tetangga kita," sebutnya.
Karena itu, Falzan mengharapkan pemerintah daerah dan lembaga penyiaran swasta untuk sama-sama memikirkan persoalan penyiaran di wilayah perbatasan.
"Kita sudah melakukan koordinasi dengan kabupaten dan kota, salah satunya Kepulauan Meranti. Bagaimana Pemda dan DPRD di sana dapat membentuk penyiaran di daerahnya," pungkasnya.
Sementara itu, mantan Wakil KPID Provinsi Riau Alnofrizal yang juga sebagai narasumber Diskusi Ahli Refleksi Akhir Tahun 2017 KPID Riau menyampaikan, memang sejauh ini perhatian perintah daerah terhadap radio masih lemah.
"Seharusnya ada sebuah penyiaran pemerintah yang berdiri di daerah perbatasan dengan negara tetangga," ujarnya.
Disamping itu, Alnofrizal menyampaikan apresiasi terhadap kinerja KPID Riau. Sebab dalam enam bulan bekerja bisa menyelesaikan pekerjaanya dengan baik dan maksimal.
"Itu semua karena mereka (KPID) sering melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pengurus KPID sebelumnya. Kita harap kedepan pengurus KPID Riau dapat kompak dalam menjalankan tugasnya," pungkasnya.(ckp)