RADARPEKANBARU.COM- Adanya berita pencabutan Izin terhadap PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) belum bisa diterima kebenarannya.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) baru hanya sebatas memberi peringatan kedua kepada PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) karena rencana kerja usaha (RKU) dianggap tidak sesuai dengan aturan tata kelola gambut,bukan mencabut izin.
Agung Laksamana, Direktur Hubungan Korporasi APRIL Group, induk usaha RAPP, membenarkan pihaknya menerima surat peringatan kedua yang menyatakan RKU tidak sah sebagai acuan dalam kegiatan operasional di lapangan.
"Kami sedang mempelajari surat tersebut dan berharap dapat mencapai solusi bersama yang komprehensif," ungkapnya, Selasa(10/10).
Berdasarkan informasi yang beredar, peringatan itu ditetapkan kementerian LHK dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal LHK Bambang Hendroyono pada 6 Oktober 2017 lalu.
Alasannya, perusahaan dianggap tak mematuhi peraturan gambut baru yakni, memperbaiki rencana kerja 10 tahun yang sejalan dengan rencana kerja tahunan pada 2017.
Menanggapi hal itu, Agung meyakini, pemerintah dapat memberi kepastian iklim investasi dan bisnis di tengah meningkatnya kompetisi pasar global.
Di samping itu, pihaknya mengaku akan terus berupaya memberikan perlindungan bagi pekerja terlibat dalam perkembangan industri kehutanan yang berkelanjutan.
Dia mengklaim, pihaknya bertanggung jawab memastikan bahwa rencana operasional perusahaan tak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga hak para pekerja.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya belum memberikan respons ketika diminta tanggapannya oleh CNNIndonesia.com.
Pada Maret 2017, KLHK memberikan sanksi administratif kepada PT RAPP Estate Pelalawan agar perusahaan itu mencabut akasia yang telah ditanami. Selain itu, perusahaan juga diminta untuk membersihkan biomassa bekas pencabutan tanaman akasia serta melakukan penutupan kanal baru yang dibuka.
"Pemberian sanksi ini perlu menjadi perhatian dan pembelajaran serius bagi perusahaan lainnya, karena sanksi lebih berat dapat diterapkan apabila ditemukan pelanggaran lainnya. Hal ini merupakan bentuk konsistensi Menteri LHK melakukan pengawasan dan penegakan hukum dalam upaya perlindungan gambut sesuai arahan Presiden," ujar Karliansyah, Dirjen Penegakan Hukum KLHK dalam keterangan resminya.
Larangan pembukaan lahan baru dan pembangunan kanal tercantum dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
Pasal itu menyebutkan, setiap orang dilarang membuka lahan dan kanal baru di ekosistem gambut dengan fungsi lindung dengan mambakar, dan melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan kerusakan ekosistem gambut.
Kegagalan Industri Kertas
Pada Agustus lalu, Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) meluncurkan satu laporan tentang kegagalan industri kertas di Indonesia dalam mereformasi praktik pengelolaan gambut.
Laporan yang termuat dalam dokumen Environmental Paper Network itu menyatakan lahan gambut masih saja terus dikeringkan oleh para pelaku usaha untuk membudidayakan pohon kayu akasia.
Jikalahari menyatakan karbon yang hilang dari lapisan tanah menyebabkan turunnya permukaan lahan gambut. Hal itu mengakibatkan banjir dan berkurangnya lahan produktif.
“Pengeringan lahan gambut juga merupakan akar permasalahan dari terus terjadinya bencana kabut asap dari tahun ke tahun,” demikian Jikalahari.
Jokowi Mesra Dengan RAPP
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita membuka gelaran Indonesia Trade Expo dengan menyerahkan penghargaan 'Primaniyarta Award' kepada para eksportir berprestasi dan 'Primaduta Award' kepada para mitra dagang setia produk Indonesia.
Pagelaran ke-32 yang resmikan dengan pemukulan bedug oleh Presiden Joko Widodo ini diselenggarakan di International Convention Exhibition (ICE), BSD City pada Rabu (11/10/2017) hingga Minggu (15/10/2017). Dengan mengusung tema 'Global Partner for Sustainable Resources', gelaran ini diharapkan mampu mereflekskan komitmen pemerintah untuk menciptakan kondisi perdagangan dan investasi secara berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut nilai ekspor nasional meningkat signifikan pada periode Januari hingga Agustus 2017 dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pada sektor migas, nilai ekspor mencapai angka US$ 108,78 miliar atau meningkat 17,58%.
Sedangkan pada sektor non-migas, nilai ekspor mencapai US$ 98,76 miliar atau meningkat 17,73%. Menurut Jokowi, peringkat daya saing Indonesia naik karena kerja sama pemerintah dan swasta dalam mendorong pembangunan dan ekspor.
"Buktinya dalam world competitiveness index 2017, posisi Indonesia berada di 36 naik dari posisi 41 tahun sebelumnya. Ini dihitung dari 137 negara. Nomor kita sekarang 36, ya cukup baik," ujar Jokowi di BSD City, Serpong, Rabu (11/10/2017)
Untuk menggenjot laju pertumbuhan perekonimian nasional, Jokowi terus mendukung koloborasi antara eksportir, dunia usaha, dan pemerintah melalui pembangunan infrastruktur. Jokowi juga menekankan untuk terus meningkatkan nilai ekspor dan investasi yang berperan sebagai motor penggerak perekonomian Indonesia.
Tahun ini, gelaran TEI jumlah peserta TEI melebihi target 1.100 mencapai 15.000 yang berasal dari perusahaan nasional, daerah, maupun instansi pemerintah. Salah satu perusahaan sekaligus eksportir pulp dan kertas terbesar di Indonesia Asia Pacific Resources International Holdings Ltd (Grup APRIL) ikut berpartisipasi di gelaran TEI 2017.
Hingga kini, APRIL telah memasarkan dan menjual produk unggulannya, yaitu PaperOneTM ke lebih dari 70 negara di seluruh dunia. Negara yang telah menggunakan produk APRIL antara lain Timur tengah, India dan Subkontinen India, semua negara di Asia Tenggara, Afrika, Jepang, Korea, Taiwan, China Amerika, Eropa, dan Australia. Keberhasilan dalam mengekspor produknya menjadikan APRIL sebagai salah satu pemain terbesar di pasar global pada industri ini
Sejalan dengan arahan Presiden Jokowi, pengusaha serta pelaku UKM diminta untuk selalu memperhatikan pengemasan dan kualitas produk, APRIL turut menampilkan teknologi termutakhirnya dalam mengolah kayu menjadi sebuah produk berkualitas tinggi.
APRIL menampilkan booth Restorasi Ekosistem Riau (RER) yang merupakan hasil kolaborasi bersama sejumlah LSM lingkungan daerah, nasional, maupun internasional seperti BIDARA, Fauna & Flora International, The Nature Conservancy. Hal itu dilakukan sebagai komitmen APRIL dalam memelihara kelestarian lingkungan di Provinsi Riau, loaksi pabrik RAPP beroperasi.
Menyeimbangkan aktivitas produksi dan restorasi atau konservasi juga menjadi salah satu komitmen APRIL dalam melaksanakan bisnis yang bertanggung jawab. Komitmen tersebut sejalan dengan prinsip utama 5C perusahaan dengan selalu berupaya memberikan manfaat bagi Masyarakat (Community), Negara (Country), Lingkungan (Climate), Konsumen (Customers), dan Perusahaan (Company).
/CNN-Indonesia/Detik/Radarpku/