RADARPEKANBARU.COM - Analis politik dan isu intelijen Boni Hargens mengimbau aparat keamanan, khususnya Polri, TNI, dan BIN, mewaspadai kemungkinan munculnya fenomena keamanan yang dikenal sebagai black swan theory atau teori angsa hitam saat menghadapi rencana aksi demonstrasi besar pada Kamis (27/8/2026).
Menurut Boni Hargens, teori angsa hitam menekankan adanya kemungkinan peristiwa tak terduga yang dapat terjadi tanpa preseden atau indikasi sebelumnya, tetapi memiliki dampak besar.
"Peristiwa yang tidak dapat diprediksi, tetapi berdampak besar, selalu memiliki peluang untuk terjadi. Logika keamanan harus senantiasa memperhitungkan kemungkinan ini, bahkan ketika situasi tampak sepenuhnya normal dan terkendali," ujar Boni Hargens kepada wartawan, Rabu (26/8/2026).
Karena itu, Boni mengatakan keberhasilan menjaga keamanan tidak boleh membuat aparat terlena. Menurut dia, perencanaan skenario terburuk (worst-case scenario planning) dan respons adaptif menjadi kunci dalam menghadapi demonstrasi berskala besar.
Boni juga mengajak semua pihak, termasuk masyarakat, media, dan pengambil kebijakan, merespons isu keamanan secara proporsional. Ancaman, kata dia, tidak boleh diremehkan, tetapi situasi juga tidak perlu diperkeruh dengan kepanikan yang tidak berdasar.
"Tentu saja kita tidak mengharapkan hal buruk terjadi, tetapi logika keamanan harus selalu melihat adanya peluang munculnya angsa hitam dalam setiap peluang ancaman," tutur dia.
Boni menilai rumor mengenai potensi kekacauan dalam demo 27 Agustus merupakan bagian dari dinamika narasi di ruang publik kontemporer.
ADVERTISEMENT
Menurut dia, rumor yang beredar tidak otomatis dapat dimaknai sebagai ancaman nyata. Namun, informasi semacam itu tetap membutuhkan respons yang proporsional dan terukur dari seluruh pihak.
"Polri bersama TNI dan BIN tentunya sudah memiliki strategi kolaborasi yang efektif untuk menjaga kondisi tetap aman dalam situasi kaotik apa pun yang mungkin terjadi. Apalagi, saya percaya betul dengan kinerja Pak Kapolri yang sudah terbukti selama ini sukses menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam beragam gejolak yang terjadi sejak 2024," tegas doktor lulusan Universitas Walden, Amerika Serikat, tersebut.
Boni menegaskan aparat keamanan nasional diyakini telah memiliki kesiapan dan strategi kolaborasi dalam menghadapi berbagai skenario keamanan.
Meski demikian, dia mengingatkan kewaspadaan tidak boleh kendur meskipun situasi di lapangan terlihat aman dan terkendali.
Boni Hargens mengidentifikasi tiga faktor risiko yang berpotensi mengubah demonstrasi yang semula bersifat normatif menjadi situasi yang kompleks dan problematis bagi keamanan nasional.
Pertama, rumor yang beredar. Informasi yang tidak terverifikasi dan tersebar luas di ruang publik, terutama melalui media sosial, dapat membentuk persepsi ancaman secara berlebihan. Kondisi tersebut berpotensi memicu reaksi berantai di kalangan masyarakat maupun peserta demonstrasi.
Kedua, faktor ketakutan masyarakat. Menurut Boni, rasa takut yang berkembang di tengah masyarakat dapat memengaruhi perilaku kolektif. Kepanikan publik bahkan berpotensi memperparah eskalasi situasi di lapangan meskipun tidak ada provokasi nyata dari pihak mana pun.
"Ketika masyarakat terlanjur merasa takut, perilaku kolektif berubah secara signifikan. Kepanikan publik dapat memperparah eskalasi situasi di lapangan, bahkan tanpa provokasi nyata dari pihak mana pun," beber dia.
Ketiga, potensi penumpang gelap (free-riders). Boni menilai pihak-pihak yang memanfaatkan momentum demonstrasi untuk kepentingan di luar agenda resmi pengunjuk rasa menjadi salah satu faktor yang paling sulit diprediksi.
Kehadiran kelompok tersebut, kata dia, berpotensi memicu insiden yang mencoreng aksi demonstrasi sekaligus mempersulit upaya pengendalian keamanan.
"Demonstrasi itu sendiri bisa berjalan secara normatif, tetapi kombinasi rumor, ketakutan masyarakat, dan kehadiran penumpang gelap dapat mengubah situasi menjadi ancaman nyata bagi keamanan nasional," pungkas Boni.
Dengan demikian, kewaspadaan terhadap kemungkinan munculnya black swan bukan berarti menganggap demo 27 Agustus sebagai ancaman. Menurut Boni, pendekatan tersebut diperlukan untuk memastikan aparat dan seluruh pemangku kepentingan memiliki kesiapan menghadapi perubahan situasi yang tidak terduga.(ckc)