RADARPEKANBARU.COM - Juru Parkir (Jukir) ilegal di Kota Pekanbaru masih banyak ditemui. Kondisi ini pula salah satu penyebab kebocoran potensi retribusi parkir di jalanan di Ibukota Provinsi Riau itu.
Walikota Pekanbaru Dr Firdaus MT saat dikonfirmasi tidak menampik adanya potensi kebocoran di sektor retribusi parkir. Terlebih realisasi hingga Juni lalu, baru Rp1,7 miliar dari 130 lebih SPT yang dikeluarkan.
Walikota mengungkap, untuk pengelolaan parkir ini supaya baik dan profesional dalam pengelolaan, Pemerintah Kota (Pemko) sedang mempersiapkan untuk bekerjasama dengan pihak ketiga. Hanya saja regulasinya diakuinya memang lama, lantaran birokrasi yang berkaitan dengan pengelolaan itu saling berbenturan.
"Di satu sisi, di sini boleh, di regulasi yang lain tidak boleh. Ini yang masih kita cari keselarasannya. Kemudian, sehingga kan retribusi parkir di tengah jalan ini secara cepat kita perbaiki," jelasnya.
Apa yang terjadi hari ini, dengan sistem konvensional yang masih ketinggalan zaman, potensi tidak terukur. Potensi sebenarnya, menurut Walikota jauh lebih besar. Tapi dengan pola seperti ini, sulit untuk mengukurnya.
Ditambahkan lagi kata dia, dibandingkan dengan bulan Juni tahun lalu dengan tahun ini jauh beda, juga pengaruh kondisi Covid yang sedang hadapi. Selama wabah Covid, mobilitas masyarakat terbatas.
"Mungkin bocor, ya mungkin. Seberapa bocornya itu tidak tahu. Dugaan tadi bocor angkanya jauh, saya rasa tidak. Tapi 100 persen tidak bocor, ndak juga. Sudah pastilah kan," jelasnya.(ckc)