Pemko Pekanbaru Akui Penyaluran Raskin Masih Belum Tepat Sasaran

RADARPEKANBARU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan banyak kejanggalan dalam program raskin (beras miskin). Hasil kajian ini dilakukan bahwa penyaluran raskin tidak tepat sasaran.

‎Direktur Litbang KPK Roni Dwi Susanto mengatakan, program raskin tidak tepat sasaran. Karenanya banyak warga miskin yang tidak menerima bantuan tersebut. Selain itu, di lapangan ditemukan banyak warga miskin yang tidak dapat menebus harga beras tersebut.

"Kalau memang miskin seharusnya tidak harus menebus karena mereka tidak mampu. Dengan permasalahan seperti ini ada potensi orang lain untuk menebus dan itu yang ditemukan di lapangan," tandasnya saat ditemui dalam rakor evaluasi raskin di Kemenko Kesra, Jakarta, Senin (21/4/2014).

‎Selain itu, ditemukan di lapangan kualitas beras yang sudah rusak. Menurut dia, seharusnya masyarakat mendapatkan kualitas beras medium dengan kualitas yang baik. Tetapi beras yang diterima kualitasnya buruk dikarenakan sistem pergudangan.

"Situasi ini membuat potensi perdagangan jual beli raskin yang kualitasnya bagus. Tetapi juga beras yang dibagi dan di jual pada bulog," tegasnya.

Sementara di daerah Kota Pekanbaru Hingga kini persoalan penyaluran beras miskin (raskin) masih jauh dari kata ideal. Pasalnya banyak data yang dikeluarkan pemerintah tidak sesuai dengan data real di lapangan. Hal ini diakui Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Kasubag Perekonomian Edi Noviar, kepada sejumlah wartawan, Selasa (22/04/2014).

"Kami akui, berdasarkan pengecekan dari tim yang turun ke lapangan, masih banyak penyaluran raskin yang tidak sesuai. Hal ini juga menjadi polemik di Pemko Pekanbaru karena data raskin itu berasal dari Pusat dan tidak boleh diubah," terang Edi Noviar.

Dikatakannya, dalam waktu dekat ini pemerintah pusat akan melakukan pembaharuan data raskin, pasalnya berdasarkan yang sudah-sudah setiap tiga tahun sekali data raskin diperbaharui.

"Kami harap tahun ini ada perubahan data lagi, karena sebelumnya tahun 2008, 2011 dan kemungkinan tahun ini," jelas Edi lagi.

Untuk mengantisipasi penyelewengan raskin ini, Pemko Pekanbaru menurunkan dua tim untuk memantaunya.

"Tim koordinasi dan tim monitoring, jumlahnya 30 orang, mereka turun di setiap kecamatan dan memantau jika ada terjadi kecurangan-kecurangan," ulasnya.(ram)