Kasihan Jefry Noer , Program Gagal P4S Kembali Disorot Dewan di Paripurna

RADARPEKANBARU.COM - DPRD Kampar menggelar Rapat Paripurna untuk mendengar pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (RPP) APBD 2015, Kamis (18/8/2016). Pemkab Kampar dihujani kritik pedas dan pertanyaan dari sejumlah fraksi.

Beberapa fraksi seperti Golongan Karya, PPP-PKS dan Gerindra menyorot tajam pelaksanaan Rumah Tangga Mandiri Pangan Energi (RTMPE), Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) Karya Nyata di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu serta Sekolah Unggulan Terpadu (SUT) Serambi Mekkah. Seperti diketahui, ketiganya adalah program unggulan Bupati Jefry Noer.

Fraksi Partai Golongan Karya melalui juru bicaranya Agus Candra mempertanyakan realisasi dana cadangan untuk pembangunan SUT sebesar Rp 27 miliar. Menurut dia, hingga kini belum ada pembangunan fisik sekolah.

Selain itu, Sekretaris Fraksi Golkar ini mempertanyakan kredit macet pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sarimadu yang mencapai Rp 157,3 miliar lebih. "Ini sudah bertambah. Dalam temuan BPK tahun 2014, defisit masih Rp 152 miliar lebih," katanya.

Agus meminta agar persoalan yang dipertanyakan dalam RPP agar dibahas lebih mendalam oleh Panitia Khusus. Ia juga meminta agar Pemkab Kampar memberi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Sorotan lebih menjurus datang dari Fraksi Gerindra dalam Paripurna yang dihadiri oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Nurahmi mewakili Bupati dan sejumlah pimpinan SKPD tersebut. Rahayu Sri Mulyani selaku Ketua Fraksi Gerindra membacakan pandangan umum.

Rahayu mempertanyakan dana pinjaman Rp. 100 juta untuk unit usaha dari Koperasi Kampar Mitra Mandiri (KKMM) melalui swamitra dengan Bank Bukopin. Ia meminta penjelasan ihwal realisasi dan proses pengembaliannya.

Ia juga meminta penjelasan Pemkab Kampar soal pengalihan uang daerah ke BPR Sarimadu. "Sementara Bank Sarimadu bukan bank umum," katanya. Menurut dia, hal itu tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Lanjut Rahayu, fraksinya juga meminta data tentang inventarisasi hewan ternak yang dana pengadaannya bersumber dari APBD 2012 hingga 2015. "Berapa yang mati, berapa yang masih ada dan berapa yang sudah terjual," katanya.

Di akhir pembacaan pandangan umumnya, Rahayu juga menyinggung anggaran sebesar Rp. 162 miliar bantuan pemerintah untuk desa. Dana tersebut digunakan untuk RTMPE. Dikatakan, hal itu menjadi temuan BPKP.

"Dalam surat BPKP, tidak bisa menggunakan ADD (Alokasi Dana Desa) untuk RTMPE," tandas Rahayu. F-Gerindra meminta penjelasan soal penggunaan dana desa tersebut.

Senada dengan Agus Candra, juru bicara Fraksi PPP-PKS, Muhammad Ansar juga mempertanyakan dana cadangan untuk SUT. Lebih jauh, ia meminta penjelasan soal sudah sejauh mana proses belajar mengajar yang telah berjalan selama sekolah tersebut ada.

Ansar juga mempertanyakan pencapaian program Tiga Zero yang digagas Bupati Jefry. Yakni, Zero Kemiskinan, Zero Pengangguran dan Zero Rumah-rumah Kumuh.
"Kami cukup menanyakan secara global saja. Sudah sejauh mana pengaruh tiga zero dari uang daerah kita. Sudah berapa masyarakat yang tidak miskin lagi, sudah berapa yang tidak nganggur lagi dan sudah berapa yang tidak tinggal lagi di rumah kumuh," tanya Ansar.

Menurut Ansar, pandangan umum tersebut tidak begitu penting. Laporan Pertanggungjawaban tentang Pelaksanaan APBD bisa saja disusun apik. Laporan pun dapat melewati pemeriksaan BPK, bahkan KPK. Namun yang jauh lebih penting, kata dia, semua pekerjaan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt kelak. (*)