Karo Humas dan Kasatpol PP Riau Menjadi Tumbal Nonjob Diduga Untuk Menutupi Isu Korupsi SKK Migas

RADARPEKANBARU.COM- Sayang sekali aksi mahasiswa Riau hanya memakan tumbal pemecatan dua oknum pejabat Riau. Padahal aksi ini awalnya simbol dari perlawanan terhadap korupsi dan gerakan memberantas mafia migas di Riau.

Seolah gerakan perjuangan mahasiswa sudah bergeser dari substansi awal menyuarakan ke KPK terkait adanya dugaan korupsi SKK Migas yang diduga melibatkan Plt Gubri. Kebijakan pencopotan seharusnyua jangan membuat mahasiswa lengah dan menjadi terhibur dengan pencopotan pejabat.

Terlalu kecil sekali perjuangan Mahasiswa kalau hanya menuntut memecat pion-pion pemain lapis dua yang notabenenya adalah pegawai abdi negara yang yang hanya bergerak setelah membaca bahasa tubuh dan intruksi sang pimpinan.

Demikian diungkapkan Ilham Kusuma,SSos Aktivis Anti Korupsi dari Lsm Gemak Riau kepada radarpekabaru.com, jum'at (15/4).

Menurut Ilham, rakyat menunggu gebrakan mahasiswa memperjuangkan pemberantasan korupsi di Riau.

"Semoga mahasiswa Riau tetap menjadi garda terdepan dalam menyuarakan pemberantasan korupsi yang dari awal telah dimotori oleh tiga orang aktivis BEM UNRI sehingga mengalami tindakan penganiayaan oleh oknum petugas protokoler pemprov Riau" katanya.

Sebagaimana diketahui hari ini setelah didesak mahasiswa, Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman akhirnya memastikan menonjobkan Kepala Biro Humas Setdaprov Riau, Darusman serta Kasatpol PP Riau, Zainal.

Keduanya dinonjobkan dari jabatannya sembari tim investigasi melakukan evaluasi terkait insiden pemukulan terhadap mahasiswa.

Tim itu sendiri muncul langsung dari pernyataan Gubenur setelah mendengarkan aspirasi mahasiswa.

Menurut Gubernur, tim tersebut nantinya mengkaji kesalahan yang dilakukan pejabat Aparat Negeri Sipil (ASN) sesuai dengan undang-undang ASN.

"Sore ini kami langsung bentuk tim. Tim ini nantinya akan mengkaji dan menginvestigasi kesalahan yang dilakukan oknum ASN tersebut," ujar Gubernur dihadapan mahasiswa.

Mahasiswa juga dilibatkan didalam tim untuk melakukan pengawasan.

Satu Minggu

Tim Investigasi dan Pengkajian pelanggaran bentukan Pemerintah Provins Riau akan bekerja selama kurun waktu satu minggu.
Dalam rentang waktu berjalan, oknum yang terlibat pemukulan tidak lagi menjabat.

Namun waktu tujuh hari tersebut sempat ditolak mahasiswa. Desakan mahasiswa, tim harus bekerja secepatnya tanpa mengulur waktu yang dikhawatirkan tidak ada kejelasan.

"Kami minta secepatnya. Jangan banyak beretorika. Pembohongan," teriak mahasiswa.

Namun, Gubernur kukuh dengan komitmennya untuk meminta mahasiswa bersabar.

"Saya minta pengertiannya. Tim bekerja sesuai prosedur. Karena itu saya juga akan libatkan mahasiswa untuk mengawasinya, "ujar Gubernur.

Dijaga Ketat

Aksi dua ribuan massa mahasiswa mendapat pengawalan ketat. selain 300 personel gabungan Polresta dan Shabara Polda Riau, satu pleton Brimob juga memantau aksi.

Tidak sampai disitu, satu unit mobil water cannon juga parkir disamping kanan Kantor Gubernur.

Jumlah mahasiswa yang membludak memang menjadi perhatian serius pihak keamanan.

Mulai dari konvoi dari kampus, hingga konsentrasi di Jalan Cut Nyakdien dismaping kantor.

Aksi mahasiswa merupakan kelanjutan dari aksi yang dilakukan kemarin. Penyulutnya, tiga orang mahasiswa dihajar oleh oknum protokoler gubernur pada saat kegiatan supervisi KPK di Gedung Daerah pada hari Rabu (13/4/2016).

Tiga orang mahasiswa diamankan dan diusir keluar ketika hendak membantangkan spanduk dihadapan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang serta Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman. Pengusiran itulah yang kemudian berbuah insiden pemukulan.

Kasus itu sendiri dilaporkan mahasiswa ke Polresta Pekanbaru. Selain itu, mahasiswa juga mendesak Plt Gubenur Riau memecat Kabiro Humas, Kasatpol PP Riau dan oknum petugas protokoler.(radarpku/tribun)