Andi Rachman Gagal Sosialisasikan Cegah Kebakaran Hutan

RADARPEKABARU.COM - Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) I Bukit Barisan Mayor Jenderal Lodewyk Pusung melontarkan pernyataan keras, dengan menyebut Pemprov Riau serta para pejabat di Riau telah gagal mensosialisasikan pencegahan kebakaran lahan dan hutan (Karlahut). Ia bahkan marah besar terhadap jajaran Kementerian Kehutanan.

Pernyataan menyengat itu disampaikan Pangdam saat rapat penetapan status Siaga Darurat Kebakaran Lahan dan Hutan di Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Senin (7/3/2016).

"Kita akui gagal disebut panglima dan pimpinan daerah dalam melakukan sosialisasi kebakaran hutan dan lahan di Riau. Ini memalukan," ujar Mayjen Lodewyk dengan nada tinggi dalam rapat yang antara lain dihadiri Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman serta sejumlah kepala dinas dan kepala badan.

Menurut dia, pemerintah daerah di Riau harus terima disebut gagal melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan. Harus siap salah, karena buktinya kebakaran terus terjadi dan saat ini tengah marak di sejumlah wilayah, terutama di pesisir Riau.

"Setiap enam bulan kayak gini (kebakaran lahan dan hutan). Sosialisasi gagal, karena masyarakat masih membakar lahan. Kita harus terima itu," kata dia.

Menurut dia, kebakaran yang terjadi di Dumai, Bengkalis dan sejumlah wilayah lainnya di Riau adalah bukti ketidakseriusan seluruh pihak, termasuk kementerian kehutanan dan jajarannya di daerah, yang seharusnya menjadi terdepan dalam penanganan.

"Pejabat (kementerian kehutanan) dari pusat di sini itu tidak ada dan tidak pernah turun, duduk aja dia di ruang ber-AC. Sementara kami berjibaku di lapangan," kata Pangdam.

Pangdam memang secara khusus menyoroti kinerja Kementerian Kehutanan, yang disebutnya tidak maksimal melakukan upaya penanggulangan kebakaran di lapangan. "Kemana kehutanan, jangan kerjanya SMS terus, ini situasi masih milik Anda. Jangan tidur bos. Jangan menari-nari di atas penderitaan kami," ujarnya.

Menurut Pangdam, selama ini ia meminta kepada jajaran kementerian kehutanan agar bersama-sama dalam melakukan upaya pemadaman bersama prajuritnya. "Saya tanya berapa orang kehutanan yang ada di sana (lokasi kebakaran)? Apa kerja kehutanan di lapangan?" ujar Pangdam.

Ia tegaskan, prajurit TNI dan Polri hanyalah membantu upaya pemadaman kebakaran lahan dan hutan di Riau. Posisi terdepan dalam menangani bencana yang berulang selama 18 tahun terakhir ini adalah kementerian kehutanan dan jajarannya di daerah.

"Ada berapa anak buah bapak kehutanan di sana? Saya dan Kapolda hanya membantu bukan pembantu. Jangan anggap dan dikonotasikan saya pembantu Anda. Saya ngomong keras seperti ini karena berulang terus kebakaran," kata jenderal bintang dua tersebut.

Pangdam Mayjen Lodewyk Pusung sempat menanyakan kehadiran pejabat dari dinas kehutanan di dalam rapat tersebut. Perwakilan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) yang hadir dalam rapat itu mengangkat tangan, memberi isyarat pihak juga kehutanan hadir.

Pangdam menegaskan, ia tidak takut dicopot karena gagal menjaga Riau dari kebakaran lahan dan hutan. Namun dirinya malu tidak bisa menjalankan tugas karena kebakaran terus terjadi.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya tersengat oleh pernyataan Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI Lodewyk Pusung.

"Mungkin bagus ditanyakan (Pangdam) agar lebih spesifik yang dimaksud apa dan lokasinya dimana. Kan kawan-kawan tahu sendiri kita sudah bersama melakukan penanggulangan sejak lama," ujar Menteri Siti Nurbaya kepada wartawan.

Siti Nurbaya menyebutkan, sebelum TNI terlibat menangani kebakaran lahan dan hutan, selama ini yang bekerja adalah Manggala Agni. Sudah lama lima provinsi, termasuk Riau, yang menjadi target penanganan kementerian.

"Dan pada tahun 2015 masalah itu bukan di hutan tapi di lahan gambut Sumsel dan di kebun-kebun. Dalam tahun 2015 juga sumber masalah bukan di Riau sebetulnya. Saya tangani sejak November 2014 di Riau dan titik apinya menurun," ujarnya.

Karena itulah Siti Nurbaya meminta Pangdam perlu melakukan pengecekan ke lapangan sebelum mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan kementerian. "Saya kira perlu dicek lagi validitas pernyataan Pangdam. Setiap hari ada laporan dari Manggala Agni masuk ke kami. Itu artinya kami bekerja di lapangan," jelasnya.

Menurut dia, laporan yang masuk di antaranya dari Riau. "Pemadaman oleh tim gabungan anggota Manggala Agni bersama dengan TNI, Polri, BPBD, Dishut dan Masyarakat sekitar wilayah Desa Mundam Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai dekat dengan Bandara Pinang Kampai. Itu laporan yang saya terima dari personil di Dumai. Kenapa dibilang kami tidak ada melakukan upaya pemadaman?” ujarnya.

Siaga Darurat

Dalam rapat kemarin disepakati penaikan status Riau menjadi Siaga Darurat Kebakaran Lahan dan Hutan. Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan, penaikan status itu diberlakukan menyusul status siaga darurat di enam kabupaten dan kota yakni Kepulauan Meranti, Bengkalis, Kota Dumai, Siak, Pelalawan dan Rokan Hilir.

“Siaga darurat iniberlaku tiga bulan ke depan," ujarnya.

Andi Rachman mengemukakan, dengan diberlakukannya status siaga darurat ini, kepala desa bersama aparat TNI dan Polri yang berada di garis terdepan untuk melakukan pencegahan. "Jangan main-main, jaga daerah, jaga masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Jangan sampai ada yang membakar lagi," ujarnya.

Saat ditanya mengenai pernyataan keras Pangdam I Bukit Barisan Mayjen Lodewyk Pusung, ia secara diplomatis mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengatasi kebakaran lahan dan hutan.

Mengenai pihak kehutanan yang dikritik Pangdam, menurut Andi Rachman yang dimaksud itu bukan Dinas Kehutanan Provinsi Riau, melainkan jajaran Kementerian Kehutanan yang berada di daerah yakni BKSDA dan Manggala Agni.

"Dimaksud Pak Pangdam itu Kementerian Kehutanan, karena kebakaran yang terjadi di kawasan open acces. BKSDA dan Manggala Agni harus turun. Pasukan dibentuk kementerian juga harus ikut melakukan penanggulangan di lapangan," ujarnya.

Sementara Kepala Bidang Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Wilayah II Riau Supartono menyebut keterbatasan personil di lapangan sebagai kendala. Hanya 182 personil yang terbagi dalam beberapa daerah operasional, di antaranya Kota Dumai, Siak, Bengkalis dan Rokan Hilir.

"Kita akui personil masih kurang, hanya saja kami tetap melakukan sosialisasi dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Kami setiap saat siap memberikan laporan tentang upaya di lapangan dalam melakukan pemadaman," ujarnya membantah pernyataan Pangdam.

Dia memaparkan, seluruh personilnya berada di lokasi kebakaran melakukan pemadaman. Termasuk satu regu yang dikirim ke Rupat, Bengkalis.

Mengenai sosialisasi, Supartono menyebutkan sudah mendata 89 desa rawan. Dan sosialisasi sudah berjalan di 63 desa. "Kita tidak hanya mengandalkan Manggala Agni di lapangan, tapi juga langsung melakukan sosialisasi kepada masyarakat," kata dia. (Tribun)