Papa Minta Sapi

RADARPEKANBARU.COM- Selain kasus mama minta pulsa yaitu jaringan sindikat penipuan via online yang mengincar korban pemilik ponsel namun sekarang sejumlah pelakunya sudah berhasil diringkus dijebloskan ke penjara. Di Jakarta heboh kasus Setya Novanto Papa Minta Saham yang diduga menjual nama Jokowi dan JK terkait meminta imbalan persentase saham jika Freeport di perpajang kontrak karya nya oleh pemerintah.

Uniknya di Kampar ada juga kasus serupa tapi tak sama, yaitu kemelut 'Papa Minta Sapi' . Istilah ini muncul dari 'meme' ejekan untuk Jefry yang  berkembang di sosial media terkait ngototnya sang Bupati untuk memasukan anggaran pembelian sapi oleh pemkab kampar melalui APBD 2016.

Anggaran pembelian sapi juga turut dicuriagai sejumlah pihak sebagai bagian dari upaya Jefry Noer untuk memperkaya diri dengan bisnis sapi, selanjutnya program ini juga berbau politik untuk kepentingan memuluskan Rahmad Jevari Juniardo merebut popularitas pada pemilihan Bupati kampar 2017 mendatang.

" Masyarakat kita aneh, nanti di kasih sapi oleh pemerintah dikiranya anak Jefry yang kasih, ini pula kata mereka nanti .....anak rojab ajolah kito pilio , la bulio kito sapi dari rojab , ardo ajolah  kito pilio"  kata Budi salah seorang warga Bangkinang.

Kembali ke konstalasi politik anggaran di kampar,penolakan anggran papa minta sapi ini berasal dari kalangan mahasiswa dan sejumlah element masyarakat, puncaknya usulan Pemkab dalam KUA-PPAS 2016 dimentahkan oleh DPRD Kampar melalui rapat banggar yang di ketuai oleh Ahmad Fikri,SAg.

DPRD Kampar hampir dipastikan menolak anggaran Proyek Pengadaan Hewan Ternak Rp. 122 miliar yang diusulkan Pemkab Kampar masuk dalam Rancangan APBD 2016. Namun Penolakan ini juga mendapat perlawanan dari Pemkab Kampar.

Informasi yang berhasil dihimpun dilapangan, anggaran pengadaan hewan ternak khususnya Sapi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menjadi perdebatan panjang dalam pembahasan KUA-PPAS 2016. Puncaknya Selasa sore lalu.

Beredar kabar di kalangan dewan, bahwa anggaran untuk tunjangan perumahan mereka dikurangi Pemkab Kampar. Pengurangan uang tunjangan perumahan dewan disebut-sebut sebagai akibat dari penolakan anggaran Sapi tersebut. Belum diketahui, besar pengurangan itu.

Informasi itu tidak ditampik oleh Ketua Fraksi Golongan Karya Repol. Ia sendiri belum tahu bentuk pengurangan pada pendapatan dewan yang dimaksud.

"Informasi dari staf-stafnya beliau (Bupati Kampar Jefry Noer)," ungkapnya, Rabu (9/12/2015).

Repol juga tidak menampik, pengurangan pendapatan tersebut adalah dampak dari sikap dewan menolak anggaran Sapi. Menurut dia, dewan memang semestinya menolak anggaran pengadaan Sapi tersebut.

"Kalau sebatas tidak layak dianggarkan, mungkin masih bisa didiskusikan. Dewan mungkin bisa menerimanya. Tapi kalau nggak sesuai aturan, gimana bisa diterima?," ujar Repol.

Menurut Repol, penolakan bukan tanpa alasan dan dasar yang kuat. Dijelaskan dia, penerima hibah Sapi tidak jelas. Dewan telah meminta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memaparkan daftar penerima dalam pembahasan KUA-PPAS.

"Ternyata, Dinas sendiri mengakuinya. Memang daftar penerima itu tidak ada," tandas Repol. Ditambahkan, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perorangan tidak diperbolehkan menerima hibah. Penerima hibah harus berbentuk badan hukum nasional.

"Kalau begini, harus dianggarkan juga? Kan nggak mungkin. Makanya ditolak," tandas Repol. Ia menyatakan, fraksi Golkar masih pada sikap menolak anggaran Sapi meski adanya pengurangan pendapatan. (radarpku)