Percaturan Politik Jelang Penentuan Sekko Pekanbaru,Kepala BKD Diperiksa Polresta

RADARPEKANBARU.COM -Aroma politik mulai kental terasa di detik-detik menjelang penentuan kursi prestisius Sekretaris Kota Pekanbaru (Sekko Pekanbaru), Haris Rozie yang di gadang-gadangkan menjadi kandidat terkuat menduduki jabatan sekko menggantikan sukri harto yang akan memasuki masa pensiun.

Haris Rozie pejabat Low Profil ini adalah mantan praja IPDN yang memiliki segudang prestasi, melalui tangan dinginnya BKD Pekanbaru sebelumnya  memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat ini atas keberhasilan BKD dalam menjalankan seleksi penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) secara transparan.

Uniknya hari ini kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pekanbaru Azharisman Rozie diperiksa penyidik Satreskrim Polresta Kota Pekanbaru, Kamis (2/7/2015) siang.

Pemeriksaan terhadap  ketua Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Kepamong-prajaan (DPK IKAPTK Pekanbaru) ini terkait laporan dugaan pemalsuan surat keterangan saat dirinya menjabat Kepala Bagian Humas setda kota Pekanbaru.

Rozie saat dikonfirmasi mengakui dirinya diperiksa terkait laporan pemalsuan surat keterangan yang diberikan oleh salah satu organisasi kewartawanan. Namun dia enggan menyebutkan organisasi apa yang bermasalah ini, begitu juga siapa yang dilaporkan.

"Yang jelas ada oknum wartawan yang  melaporkan terkait pemalsuan itu," kata dia.

Sehari sebelum pemeriksaan itu, beredar surat kaleng di lingkungan Pemko Pekanbaru yang menyudutkan Rozie agar diperiksa atas dugaan korupsi kwitansi bodong.

Ditanya apakah pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Polresta Pekanbaru berhubungan dengan surat kaleng itu, Rozie enggan menanggapi.

"Kalau soal lebaran saya tidak mau berkomentar. Saya anggap itu bumbu-bumbu di bulan Ramadan untuk menambah pahala," sebutnya.

Rozie juga menyebut selebaran tersebut hanya isu untuk menyudutkan dirinya. Karena kasus yang disebut sudah pernah diperiksa. "Itu kan dahulu sudah pernah (diperiksa) dan sudah clear," ujarnya.

Sementara itu, Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Drs Aries Syarif Hidayat MM saat dikonfirmasi melalui Kasat Reskrim Kompol Hariwiyawan Harun membenarkan adanya pemeriksaan yang dilakukan kepada mantan Kabag Humas Pemko Pekanbaru.

"Betul yang bersangkutan memang kita periksa. Namun, untuk saat ini status Rozie masih sebagai saksi," katanya.

Lanjutnya, Rozie diperiksa lantaran pada saat itu posisinya sebagai Kepala Bagian Humas Setda Kota Pekanbaru.

Saat itu, Humas Pemko menerima proposal dari salah satu organisasi kewartawanan. Belakangan, pengurus yang memasukkan proposal dipolisikan oleh pengurus yang baru. Rozie yang dulu menjabat sebagai Kabag Humas yang menerima proposal pun ikut diperiksa.

"Saat ini kami masih mendalami pemalsuannya, jadi tunggu saja proses berikutnya," imbuhnya.

Pantauan di lapangan, Rozie diperiksa selama lebih kurang tiga jam, ada enam penyidik berada di ruang kerja Kepala BKD Pekanbaru. Usai meminta keterangan tersebut, penyidik keluar meninggalkan ruangan dengan membawa sejumlah map.

Namun sayang penyidik tidak memberikan komentar apapun terkait dengan pertemuannya dengan Kepala BKD Pekanbaru.

Dewan : "Usut Tuntas Kasus Rozie"

Kabar diperiksanya Kepala Badan (Kaban) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pekanbaru, Azharisman Rozie oleh pihak kepolisian Satreskrim Polresta Pekanbaru terkait dugaan pemalsuan dokumen sudah sampai ke telinga kalangan legislatif. Salah satunya adalah Komisi III DPRD Pekanbaru yang secara tidak langsung adalah mitranya dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Anggota Komisi III DPRD Pekanbaru Jhon Romi Sinaga mengaku terkejut mendengar hal itu. Namun demikian jika dugaan yang disangkakan tersebut benar adanya, ia meminta kepada aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian Satreskrim Polresta Pekanbaru untuk bekerja secara profesional sesuai dengan fungsinya.

"Kami cukup terkejut mendengar kabar tersebut. Jika memang hal tersebut benar, secara aturan hukum, tentunya kasus Rozie ini harus diusut sampai tuntas. Polisi harus benar-benar menyelidiki kasus ini sehingga siapa-siapa saja yang nantinya ikut terlibat dapat diungkap," kata Jhon Romi.

Lanjut Romi lagi, hal tersebut mutlak untuk dilakukan. Sebab, politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini tidak ingin hukum yang ada malah menjadi tajam kebawah dan tumpul ketas, sehingga penerapan yang dilakukan tidak berjalan dengan baik dan benar.

"Tentunya kami sangat mendukung kinerja dari pihak kepolisian untuk mengusut kasus ini. Lakukan pengembangan-pengembangan terus agar kasus ini dapat tuntas sampai ke akarnya. Namun jangan sampai akibat kasus ini, roda pemerintahan di Pemerintah Kota Pekanbaru menjadi terganggu," imbuhnya.(radarpku/By/hlr)