Polresta Pekanbaru Koordinasi Dengan Universitas Terkait Ijazah Palsu

RADARPEKANBARU.COM-Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, Riau, akan berkoordinasi dengan Universitas  yang menjadi "korban" sindikat jaringan pemalsuan dokumen.

         "Kita akan koordinasikan dengan mereka (Universitas) dan melaporkan nama-nama yang telah memesan ijazah palsu tersebut kepada mereka," kata Kepala Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, Kombes Pol Aries Syarif Hidayat di Pekanbaru, Kamis.

         Sebelumnya jajaran Polresta Pekanbaru berhasil mengungkap jaringan pemalsuan dokumen dari penangkapan empat pelaku pemalsu dokumen  masing-masing berinisial Al (30), Ai (36), Ri (37) dan Ar (26) diringkus terpisah oleh Tim Buser Polresta Pekanbaru dan Polsek Bukit Raya pada Senin lalu (20/6).

         Dari tangan para pelaku, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa rautsan stempel, empat mesin cetak, satu mesin scan, satu unit laptop, ratusan berkas dokumen palsu berupa kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP), buku nikah, ijazah dan rekening koran.

         Dengan terungkapnya hal tesebut, Aries berharap dengan melakukan koordinasi dengan universitas yang ada maka pihaknya bisa terus mengembangkan kasus ini hingga tuntas.

         Selain itu, dirinya juga tidak menampik jika nantinya nama-nama yang ada di ijazah palsu yang disita oleh polisi bisa menjadi tersangka.

         "Kita akan periksa dimana dokumen itu diterbitkan dan tentu saja pemesan bisa diterapkan sebagai pengguna dokumen palsu," jelasnya.

         Dalam gelaran ekspose yang digelar Polresta Pekanbaru, tampak tumpukan ijazah palsu yang telah digandakan oleh para pelaku. Diantara ijazah palsu tersebut ada yang telah bertuliskan nama pemesan, dan ada juga yang masih kosong.

         Kepada Antara, salah satu pelaku pemalsu dokumen, Ar mengatakan ia dan rekannya dibayar Rp1 juta untuk setiap ijazah palsu. "Sesuai permintaan, biasanya para pemesan minta ijazah palsu untuk mencari pekerjaan," kata Ar.

         Sementara itu untuk memalsukan dokumen lainnya seperti KTP, KK, Buku Nikah dan rekening koran tidak memiliki patokan harga yang tetap. "Hanya tergantung pemesan, kita tidak tetapkan patokan harga yang jelas," katanya.(alam/ant)