Jamil : Pengadaan Mobdin 2016 Tergantung Lelang

Redaksi Radarpku

Jumat, 10 April 2015 14:03:43 WIB

Cetak

Jamil : Pengadaan Mobdin 2016 Tergantung Lelang

RADARPEKANBARU.COm - Pengadaan Mobil Dinas (Mobdin) di sekretariat daerah kota (Setdako) Pekanbaru, tahun 2016 mendatang tergantung lelang Mobdin yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru.

Kepala Bagian Umum Setdako Pekanbaru, M Jamil kepada wartawan mengatakan, saat ini proses lelang itu sedang dalam tahap iventarisir aset (Mobdin lama) di BPKAD.

"Tahun 2016 kita belum ada mengajukan untuk penambahan mobil dinas di sekretariat. Kecuali nanti seandainya, mobil yang akan dilelang selesai, baru mungkin ada penambahan mobil," sebutnya.

Dia juga tidak bisa memastikan apakah tahun ini lelang itu akan selesai. Namun, jika lelang selesai pada tahun ini, maka pengajuan penambahan Mobdin akan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016.

"Kalau selesai, kita masukkan ke APBD murni 2016," sebutnya.

Sementara, untuk tahun ini, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru tahun ini menganggarkan pembelian lima unit mobil baru. Mobil-mobil tersebut diperuntukkan sebagai operasional di Sekretariat Pemko.

Jamil mengatakan pengadaan mobil di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dianggarkan masing-masing. "Tahun ini kita hanya mengadakan lima unit mobil untuk kendaraan operasional Sekretariat. Peruntukannya untuk operasional saja, tidak untuk jabatan. Bisa saja nanti mobil itu untuk tamu yang datang," jelas Jamil.

Ditanya anggaran yang digelontorkan untuk pembelian lima unit mobil ini, Jamil mengaku tidak tahu persis angkanya. "Kalau anggarannya saya tidak begitu ingat berapa, yang jelas itu standar harga masing-masing mobil," sebutnya.

Jamil mengatakan pengadaan mobil operasional itu masih terkendala keran belum bisa digunakannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015. Hal ini lantaran belum diterimanya Surat Keputusan (SK) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan SK Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

"Anggaran belum bisa dilaksanakan karena terkendala belum adanya SK PPTK dan SK KPA. Menurut informasi SK itu dalam minggu ini sudah disiapkan," jelasnya. (radarpku)