152,3 Km Jalan Kabupaten Siak Ditangani dan Libatkan CSR Perusahaan

RADARPEKANBARU.COM - Pemerintah Kabupaten Siak tetap memprioritaskan perbaikan infrastruktur jalan meski dihadapkan pada efisiensi anggaran, defisit keuangan, serta kewajiban pembayaran utang daerah. 

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Siak, Ardi Irfandi, ST, MM, mengatakan penanganan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan ruas-ruas yang mengalami kerusakan berat dan berpotensi membahayakan pengguna jalan.

"Di tengah efisiensi anggaran dan defisit yang luar biasa, Ibu Bupati bersama Pak Wakil tetap menjadikan infrastruktur terutama jalan kabupaten, bisa ditangani. Tentunya dilakukan secara parsial sesuai dengan ketersediaan anggaran. Yang jelas dalam setahun terakhir pemeliharaan telah dilakukan pada 152,30 Km jalan Kabupaten," kata Ardi, Selasa (28/7/2026).

Ardi menjelaskan, total jaringan jalan di Kabupaten Siak mencapai 3.126,652 kilometer, terdiri dari 171,25 kilometer jalan nasional, 110,34 kilometer jalan provinsi, 1.583,969 kilometer jalan kabupaten, dan 1.261,093 kilometer jalan desa.

Menurut Ardi, keterbatasan anggaran membuat pemerintah belum mampu melakukan peningkatan atau pengaspalan seluruh ruas jalan yang rusak. Karena itu, penanganan difokuskan pada penambalan (patching), penyulaman, rekondisi base, hingga pembangunan box culvert di titik-titik prioritas.

Selain pemeliharaan rutin sepanjang 152,30 kilometer, Dinas PUPR juga menyelesaikan peningkatan jalan sepanjang 6,577 kilometer, meliputi ruas Sawit Permai–Teluk Merbau, Siak–Tumang, serta Jalan Poros Dusun Lubuk Miyam. Pembangunannya dibiayai dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit dan Dana Insentif Daerah (DID).

Pemkab Siak juga memperoleh dukungan dari Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) 2025–2026 melalui APBN untuk rekonstruksi Jalan Pinang Sebatang Barat–Muara Kelantan sepanjang 1,195 kilometer.

Ardi menegaskan, masyarakat juga perlu memahami bahwa tidak semua jalan rusak berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten. Sejumlah ruas seperti Jalan Pemda menuju Tualang maupun ruas Simpang Bakal menuju Kilometer 11 merupakan jalan berstatus provinsi, sehingga penanganannya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Riau.

"Kami sudah beberapa kali bersurat kepada pemerintah provinsi. Bahkan untuk beberapa ruas jalan provinsi, penanganannya kini didorong melalui dukungan CSR perusahaan yang berada di sekitar lokasi. Seperti ruas jalan di Minas arah Tualang," ujarnya.

Pemkab Siak juga menggandeng perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk membantu pemeliharaan jalan, khususnya pada jalan Kabupaten. Kerja sama tersebut disiapkan melalui pembagian sejumlah koridor jalan yang akan ditangani perusahaan mitra.

Koridor tersebut mencakup Koridor 1 ruas Siak–Bunga Raya, Bunga Raya–Sabak Auh, Koridor 2 ruas Tumang–Muara Kelantan, Koridor 3 ruas Pinang Sebatang Barat–Muara Kelantan, Maredan–Tualang, Koridor 4 ruas Hang Lekir II, Koridor 5 ruas Simpang KITB–Sungai Rawa, Koridor 6 ruas Simpang Siak–Terminal Lama dan Koridor 7 ruas Pencing Bekulo–Jambai Makmur di Kecamatan Kandis. Perusahaan yang dilibatkan antara lain PT RAPP, PT Seraya Sumber Lestari, PT Arara Abadi, PT Teguh Karsa Wana Lestari, PT Surya Intisari Raya, PT Pelindo, PTPN IV, PT Ivo Mas Tunggal dan sejumlah perusahaan lainnya.

Ardi mengatakan, pemerintah tidak meminta bantuan dana kepada perusahaan, melainkan dukungan material yang selanjutnya akan dikerjakan secara kolaboratif oleh pemerintah bersama perusahaan.

"Kami tidak meminta uang. Yang kami minta adalah material agar bisa dikerjakan bersama-sama. Ini bentuk kolaborasi agar jalan yang menjadi prioritas bisa segera ditangani di tengah keterbatasan anggaran," katanya.

Saat ini sejumlah draf nota kesepahaman (MoU) dengan perusahaan telah selesai dibahas dan sebagian sudah berada di Bagian Hukum Setda Kabupaten Siak untuk proses penandatanganan. Sementara beberapa perusahaan lainnya masih dalam tahap pembahasan dan menunggu kesepakatan manajemen.

Ardi menambahkan, pemerintah daerah terus memperjuangkan tambahan anggaran dari pemerintah pusat, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH), agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih optimal. Menurutnya, dengan kondisi fiskal saat ini, pembangunan jalan baru melalui APBD belum memungkinkan sehingga penanganan masih difokuskan pada pemeliharaan dan perbaikan ruas-ruas prioritas.

"Ibu Bupati terus menyuarakan keadilan fiskal pada pemerintah pusat, salah satu tujuan dan niatnya tentu untuk perbaikan infrastruktur di daerah. Beliau terus berjuang dan ikut memastikan bahwa alokasi pemeliharaan jalan tetap menjadi prioritas meski tengah diterapkan disiplin fiskal yang sangat ketat," pungkas Ardi.(mcr)