Setahun Agung–Markarius Pimpin Pekanbaru, DPRD Apresiasi Capaian dan Dorong Fokus Penanganan Banjir

RADARPEKANBARU.COM - Pada 20 Februari mendatang, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho dan Wakil Wali Kota Markarius Anwar genap satu tahun memimpin Kota Pekanbaru. Sejumlah capaian pun mendapat sorotan dari DPRD Kota Pekanbaru.

Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi PKS Rois, menyampaikan apresiasi terhadap sejumlah program yang dinilai telah direalisasikan, meski masih memerlukan evaluasi di beberapa sektor.

“Saya kira patut kita apresiasi. Kenapa saya bilang apresiasi. Karena ada beberapa capaian yang sudah terlihat. Janji-janji kampanye itu sudah mulai dicicil,” ujar Rois, Rabu (11/2/2026).

Salah satu yang disorot yakni kebijakan penurunan tarif parkir. Menurutnya, kebijakan tersebut sudah mulai diterapkan, bahkan di sejumlah gerai ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart telah diberlakukan parkir gratis.

“Penurunan tarif parkir itu sudah dicicil. Di ritel-ritel seperti Indomaret dan Alfamart bahkan sudah gratis. Ini kan bagian dari komitmen yang direalisasikan,” tambahnya.

Di sektor persampahan, Rois menilai kondisi Kota Pekanbaru pada akhir tahun lalu relatif lebih kondusif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ia mengakui, persoalan sampah kerap menjadi masalah setiap akhir dan awal tahun, terutama saat terjadi masa transisi kontrak pengelolaan.

“Kalau kita lihat akhir tahun kemarin, relatif lebih aman dan kondusif. Biasanya terjadi penumpukan di banyak titik karena abis kontrak dan persoalan lain. Dengan sistem LPS, ini ada kemajuan,” jelasnya.

Meski demikian, ia mengingatkan masih ada persoalan di lapangan yang perlu dibenahi. Berdasarkan informasi yang diterimanya, tingkat keikutsertaan masyarakat dalam membayar iuran sampah baru mencapai sekitar 60 persen.

“Nah ini yang perlu digas lagi. Entah itu oleh LPS, RT/RW, lurah atau satgas, tapi sosialisasi harus terus dimasifkan. Masyarakat harus paham pentingnya sampah diangkut secara resmi dan membayar iuran,” tegasnya.

Ia juga masih menemukan adanya tumpukan sampah di beberapa ruas jalan. Menurutnya, hal tersebut menjadi indikator perlunya pendekatan yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya ikut pengelolaan sampah menggunakan LPS.

“Kayaknya satgas perlu diskusi soal itu ke masyarakat, agar mereka paham juga dan sadar,” tambahnya lagi.

Selain itu, Rois juga menyoroti capaian di sektor infrastruktur jalan. Di tengah kondisi keuangan daerah yang tidak sepenuhnya stabil dan adanya beban tunda bayar atau hutang, realisasi perbaikan jalan dinilai cukup signifikan.

“Setahu saya target awal sekitar 20 kilometer, tapi realisasinya bisa hampir dua kali lipat, sekitar 40 kilometer. Di posisi keuangan seperti itu, tentu ini patut diapresiasi,” ungkapnya.

Ia juga menilai penyelesaian hutang daerah menjadi poin penting yang patut dicatat. “Biasanya hutang itu jadi momok. Tapi ini bisa diselesaikan, tentu itu langkah positif,” cakapnya.

Memasuki tahun 2026, Rois berharap fokus pembangunan diarahkan pada penanganan banjir dan pembenahan drainase. Ia menyebut, anggaran untuk sektor tersebut tahun ini relatif lebih besar dibanding tahun sebelumnya yang lebih memprioritaskan perbaikan jalan.

“Tahun ini prioritasnya drainase. Jalan tetap diperbaiki, tapi titik beratnya ke persoalan banjir,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar dalam pelaksanaannya, pembangunan drainase tidak sekadar mengikuti kontur jalan tanpa perhitungan teknis aliran air.

“Jangan drainasenya ikut kontur jalan seperti rel kereta naik turun. Harus benar-benar dibuat agar air bisa mengalir. Bisa saja di satu titik cukup 80 sentimeter, tapi di titik lain perlu dua meter. Jangan dihitung rata karena anggaran sekian hanya dapat sekian meter,” tegasnya.

Ia juga menyoroti banyaknya drainase yang tidak berfungsi akibat tertimbun atau tersumbat. Karena itu, pengawasan dan perencanaan teknis dinilai harus lebih maksimal.

Ke depan, Rois mendorong Pemko Pekanbaru mulai mempertimbangkan program sumur resapan atau biopori secara masif. Ia mengusulkan agar setiap rumah, khususnya perumahan baru dan pengembang, diwajibkan memiliki sumur resapan sebagai salah satu syarat perizinan.

“Kalau sulit mencari lahan luas untuk waduk atau embung, maka alternatifnya bisa dengan sumur resapan di tiap rumah atau minimal tiap RW ada kolam resapan. Jadi sebelum air melimpah ke jalan dan ke Sungai Siak, tertahan dulu di situ,” paparnya.

Menurutnya, langkah tersebut perlu mulai dicicil secara bertahap sebagai solusi jangka panjang persoalan banjir di Pekanbaru.

“Secara umum kita apresiasi satu tahun ini. Tapi tetap perlu komunikasi dan evaluasi agar capaian ke depan lebih maksimal,” tutupnya.(ckc)