Komisi V DPRD Riau Dukung Kebijakan Pemprov Larang Gunakan Gadget di Sekolah

RADARPEKANBARU.COM - Komisi V DPRD Riau mendukung penuh kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Pendidikan, terkait larangan penggunaan gadget atau handphone di saat proses belajar berlangsung.

Ketua Komisi V DPRD Riau Indra Gunawan Eet menjelaskan, untuk pendidikan harus dipantau dari usia dini. Hal itu mengingat perkembangan dunia teknologi informasi tidak terbendung lagi.

Untuk mengimbangi itu, kata Eet, Pemprov Riau tentu memikirkan bagaimana melakukan pembatasan terhadap penggunaan gadget di sekolah. 

"Sehingga Plt Gubernur, Pak SF Hariyanto, ber-statement bahwa seluruh siswa yang di bawah kebijakannya Provinsi Riau baik SMK, SMA, SLB itu dilarang untuk memakai gadget," ujar Engah, sapaan akrabnya, Kamis (29/1/2026).

Karena itu, dirinya selaku Komisi V sangat mendukung penuh apa yang telah digagaskan dan dipertegaskan oleh Gubernur Riau saat hari ini.

"Kita DPRD khususnya Komisi V sangat mendukung penuh kebijakan Plt Gubernur Riau, Pak SF Hariyanto," katanya.

Terkait mata pelajaran yang menggunakan gadget untuk alat belajar, dirinya menyebut hal itu perlu pengawasan.

"Maka dari itu, kan belajar harus memakai alat, dan itu harus ada pengawasan juga dari pihak baik itu bahkan komite sekolah maupun harus berperan aktif. Mulai dari kepala sekolah, seluruh pemangku pendidikan lah yang sesuai dengan naungan provinsi," terangnya.

Menurutnya, kebijakan yang diterapkan Gubernur Riau harus linear. Pembatasan gadget ini juga harus diterapkan dari pendidikan tingkat bawah.

"Kalau dari usia dini tidak dipantau, tidak bisa juga. Untuk itu, harus bekerja sama, linear dia. Jadi bupati, walikota harus menerapkan larangan tersebut untuk tingkat pendidikan sesuai kewenangannya," terangnya.

Dia juga miris, banyak kejadian anak usia dini rela tidak makan demi bermain gadget. 

"Banyak saya baca kejadian seperti itu. Jadi kami memberikan apresiasi kepada Pak Gubernur yang telah menggagas bahwa melarang untuk membawa gadget ini untuk dilakukan seluruh tingkat pendidikan di bawah naungan provinsi, baik SMK, SMA, maupun SLB," pungkasnya.(ckc)