KADAR Sepakat Penguatan Polri, Nilai Ketua PP Pemuda Muhammadiyah 'Penjilat'

Jakarta – Kajian Aksi Demokrasi Rakyat (KADAR) menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus terus dipelihara dan diperkuat melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran yang berorientasi pada penguatan moral serta profesionalisme aparat.

Penguatan lembaga kepolisian melalui jalur pendidikan dinilai penting untuk memperkokoh fondasi etika dan kemampuan tugas anggota Polri dalam menjaga serta memelihara keamanan rakyat dan negara, di tengah spektrum tantangan yang kian meluas.

Seiring perkembangan zaman, tuntutan terhadap kecakapan dan keberhasilan pelaksanaan tugas menjadi ukuran kemajuan suatu institusi besar, khususnya bagi insan Bhayangkara Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan meluasnya tantangan yang dihadapi, profesionalisme dinilai sebagai keharusan mutlak yang harus dijalankan oleh seluruh anggota Polri.

Untuk itu, KADAR menilai sudah tepat apabila fungsi dan tugas Polri tidak lagi bercabang serta tidak terpengaruh oleh gerakan politik musiman yang bersifat partisan, maupun motif ekonomi dan keuangan yang bertentangan dengan hukum.

Hal tersebut disampaikan Ketua KADAR, Abuzar, menanggapi terbitnya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 yang belakangan menuai sorotan dan penolakan dari berbagai pihak.

“Segenap anggota Polri harus memahami secara mendalam arti Bhayangkara. Secara historis, Bhayangkara adalah penjaga dan pengawal raja. Namun dalam konteks republik, filosofi itu harus dimaknai sebagai pengawal republik. Republik memang bersifat abstrak, tetapi yang nyata adalah rakyat. Rakyat melalui kehendaknya—baik secara nurani maupun melalui musyawarah formal yang disahkan dalam undang-undang—itulah yang menjadi ‘raja’ yang wajib dipatuhi oleh seluruh insan Polri,” terang Abuzar.

Menurutnya, jika kehendak rakyat telah dilegitimasi melalui undang-undang, maka itulah pedoman utama seluruh aparatur negara, termasuk Polri. Kesetiaan aparat bukan kepada individu, melainkan kepada republik dan rakyat melalui pelaksanaan hukum yang berlaku.

Abuzar menegaskan, pemahaman dan pengamalan nilai tersebut akan memperkuat citra Polri serta mencegah institusi kepolisian dimanfaatkan oleh kepentingan sesaat atau diseret oleh oknum yang ingin menggunakan aparat penegak hukum untuk tujuan melawan hukum.

Dalam konteks saat ini, ia menilai upaya perbaikan kualitas dan citra Polri harus didukung bersama demi manfaat jangka panjang bagi bangsa dan negara.

Namun demikian, Abuzar secara keras mengkritik pernyataan Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dzulfikar, yang menyatakan dukungan terhadap Perpol Nomor 10 Tahun 2025 dan menyebutnya sebagai konstitusional.

“Pernyataan tersebut merupakan kecelakaan berpikir yang akut dan serampangan. Logika yang amburadul seperti inilah yang justru mendegradasi Muhammadiyah, karena disampaikan oleh oknum politisi instan yang populis dan terbuai jabatan,” tegas Abuzar.

Ia menilai pandangan tersebut mencerminkan kegagalan membedakan antara proses kaderisasi umat dengan kepentingan politik pragmatis.

“Pendapat seperti ini membuat Muhammadiyah semakin kerdil. Tidak mampu melihat mana kepentingan umat dan mana ambisi politisi instan yang rakus jabatan. Jangan terlalu menjilat demi kekuasaan kecil dan sesaat, apalagi sampai menggadaikan prinsip dan rumah besar umat,” ujarnya.

Sebagai kader tulen Muhammadiyah, Abuzar mengaku tidak rela organisasi besar yang didirikan dengan semangat keikhlasan dan perjuangan membangun bangsa dimanfaatkan oleh segelintir orang demi kepentingan politik jangka pendek.

Ia pun mengingatkan Dzulfikar agar bertobat secara politik dan fokus menjalankan jabatan yang diembannya dalam membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tanpa menyeret Muhammadiyah sebagai alat propaganda politik musiman. (*)