KPK Usut Dugaan Pemerasan, Potongan Anggaran, Dan Gratifikasi, Sekda Riau Diperiksa

RADARPEKANBARU.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengurai dugaan praktik korupsi berlapis di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Penyelidikan yang menyeret Gubernur Riau Abdul Wahid ini kini mengarah pada tiga modus besar: pemerasan, pemotongan anggaran, dan gratifikasi dalam APBD 2025.

Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan sejumlah saksi pada 19 November 2025. Dua pejabat tinggi yang turut diperiksa adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Riau Syahrial Abdi serta Sekretaris Dinas PUPRPKPP Riau Ferry Yunanda.

“Pemanggilan kepada sejumlah saksi, baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau maupun pihak lain, di antaranya untuk mendalami bagaimana konstruksi dugaan tindak pemerasan,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (20/11) malam.

Budi menjelaskan bahwa pemeriksaan Syahrial Abdi, Ferry Yunanda, dan lima saksi lainnya difokuskan pada tiga dugaan tindak pidana yang menjadi benang merah perkara ini:

1. Pemerasan,
2. Pemotongan anggaran, dan
3. Gratifikasi.

Ketiga modus tersebut diduga melibatkan tersangka dalam kasus pemerasan di lingkungan Pemprov Riau tahun anggaran 2025.

Kasus ini mencuat setelah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 3 November 2025. Dalam operasi itu, KPK mengamankan Gubernur Riau Abdul Wahid bersama delapan orang lainnya. Sehari kemudian, 4 November 2025, Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M. Nursalam menyerahkan diri. Pada 5 November 2025, KPK menetapkan tiga tersangka utama:

• Abdul Wahid (AW) – Gubernur Riau,
• M. Arief Setiawan (MAS) – Kepala Dinas PUPRPKPP Riau,
• Dani M. Nursalam (DAN) – Tenaga Ahli Gubernur.

KPK memastikan penyelidikan akan terus diperluas untuk mengungkap aliran dana, peran masing-masing tersangka, hingga siapa saja pihak lain yang diduga menikmati hasil tindak pidana korupsi tersebut. (*)