DPRD Minta Pemko Pekanbaru Percepat Pemilihan RT/RW

RADARPEKANBARU.COM - Anggota Komisi I DPRD Pekanbaru, Syafri Syarif meminta Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru agar segera melaksanakan pemilihan Ketua RT dan RW secara serentak.

Ia menilai kekosongan kepengurusan di tingkat bawah sudah berlangsung terlalu lama dan berdampak pada pelayanan administrasi masyarakat.

“Harapan kita kepada pemerintah kota, agar segera melaksanakan pemilihan RT/RW karena ini sudah terlalu lama kekosongan yang terjadi di tingkat bawah,” ujar Syafri, Selasa (18/11/2025).

Ia juga menekankan pentingnya forum diskusi sebelum aturan teknis diterapkan, agar tidak terjadi polemik saat pemilihan berlangsung.

"Sebelum itu dilaksanakan tentu harapan kami kepada pemerintah kota bisa membuka forum diskusi sehingga aturan tentang pelaksanaan pemilihan RT RW yang dibuat tidak menjadi polemik di masyarakat,” jelasnya.

Pemilihan RT/RW dijadwalkan serentak pada Desember 2025. Saat ini Pemko masih menyiapkan Perwako sebagai petunjuk teknisnya.

"Sampai hari ini Perda Nomor 12 tahun 2002 itu masih berlaku, di satu sisi pemerintah kota saat ini ingin menerbitkan Perwako atau petunjuk tentang pelaksanaan pemilihan RT/RW," tambahnya.

Dikatakannya, beberapa waktu lalu pun Komisi I DPRD telah memberi sejumlah catatan kepada Pemko Pekanbaru, terutama terkait rencana syarat surat keterangan lurah dan wacana pemilihan melalui musyawarah mufakat.

"Ada beberapa, salah satu poin yang akan menjadi polemik di masyarakat adalah adanya surat keterangan yang dikeluarkan oleh lurah, kemudian sistem pemilihannya. Pemerintah kota harapannya pemilihan RT RW ini dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, nah ini kan menjadi permasalahan nanti di lapangan," tambahnya lagi.

Ia mencontohkan RW di Kelurahan Tuah Karya yang memiliki 2.245 KK, sehingga mekanisme musyawarah dinilai tidak memungkinkan.

"Ada satu wilayah Kelurahan Tuah Karya satu RW jumlahnya 2.245 KK. Kalau ini dilakukan dengan cara sistem musyawarah, masyarakat mau dikumpulkan di mana untuk pemilihan RT/RW,” katanya.

Ia juga mengusulkan agar pemilihan tetap menggunakan sistem pemilihan langsung demi menjaga proses demokrasi.

“Harapan kami kepada pemerintah kota, pemilihan tetap berjalan seperti biasanya sehingga masyarakat bisa menentukan siapa yang menjadi pemimpinnya di tengah-tengah mereka,” pungkasnya.(ckc)