Pj Bupati Kampar, Hambali : lapor saja saya !! jangankan dilapor ke Jokowi dilaporkan ketuhan saja saya tidak takut

KAMPAR – Penjabat (Pj) Bupati Kampar, Drs. Hambali, M.Si., mengaku tidak pernah bercita-cita menjadi Pj Bupati Kampar. Menurutnya, jabatan tersebut merupakan amanah yang datang tanpa ia perjuangkan secara khusus.

“Saya tidak pernah bercita-cita jadi Pj Bupati Kampar. Jabatan ini saya terima sebagai amanah. Saya berharap semua pihak bisa menyesuaikan dengan gaya kepemimpinan saya,” ujar Hambali saat ditemui di salah satu kedai kopi di Bangkinang, Sabtu (30/12).

Hambali juga menegaskan bahwa dirinya tidak takut menghadapi tekanan atau gertakan dari siapa pun.

“Saya mana peduli. Kemarin saja ZD saya suruh mundur. Tak ada urusan saya mau siapa pun orangnya,” katanya dengan nada santai.

Ia menambahkan, komitmennya terhadap pembangunan daerah tidak perlu diragukan lagi.

“Kita harus jadi tuan di negeri sendiri. Saya tidak bisa digertak LSM atau wartawan. Kemarin saja AH bikin berita aneh-aneh, tak pernah saya tanya seleranya. Jangan samakan saya dengan pejabat lain yang bisa digertak, tak laku sama saya,” ucap Hambali.

Dalam suasana santai ngopi tersebut, tampak juga hadir tokoh masyarakat Kampar yang juga mantan Sekda Kampar, H. Syawir Hamid.

Lebih lanjut, Hambali juga mengenang salah satu pengalamannya ketika menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kampar. Ia bercerita pernah berdebat sengit dengan salah satu pengurus Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia (F SPTI) yang datang ke kantornya.

“Saya digertak katanya mau dilapor ke Presiden Jokowi. Saya bilang, silakan lapor. Takut apa saya. Jokowi pun tanggung, kalau bisa lapor sekalian ke Tuhan,” ujarnya sambil tertawa.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan penelusuran Radar, sebelumnya perwakilan F SPTI Kampar bersama Disnaker Kampar menggelar rapat di lantai dua Kantor Bupati Kampar setelah aksi unjuk rasa di depan gerbang kantor tersebut pada Senin siang (30/10).

Dalam rapat yang dipimpin oleh Kasat Intel Polres Kampar AKP Asril itu, suasana sempat tegang ketika Ketua PUK F SPTI PT Kami, Aprianto Nasri, meminta agar Disnaker Kampar segera mengeluarkan surat yang dibutuhkan agar mereka dapat bekerja di lapangan.

“Kami hanya butuh surat dari Disnaker Kampar agar bisa bekerja. Buruh di PT Kami dan PT Geng sebagian besar sudah berpindah ke kami,” tegas Aprianto saat itu.

Namun, pernyataan tersebut sempat membuat Hambali tersulut emosi hingga meminta Aprianto keluar dari ruangan rapat sebanyak dua kali.

“Suruh dia keluar dulu, saya tidak mau urusan sama dia. Kalau tidak, saya yang keluar,” kata Hambali dengan nada tinggi. Meskipun demikian, rapat tetap dilanjutkan meski berlangsung dalam suasana tegang.

Dalam kesempatan itu, Hambali menjelaskan bahwa hubungan kerja antara buruh dan perusahaan bukan kewenangan Disnaker, karena dinas hanya bertugas sebagai fasilitator dan pencatat.

“Terkait dualisme kepengurusan F SPTI, keduanya sama-sama diakui. Kami tidak bisa mengeluarkan surat kerja sama karena hanya satu nama yang bisa diakui oleh perusahaan. Untuk PT Kami dan PT Geng, PUK-nya atas nama Sukemi,” terang Hambali.

Sementara itu, Ketua DPC F SPTI Kampar, Goltif Pasaribu, meminta kejelasan terkait arahan Pj Bupati Kampar pada 4 Oktober lalu.

“Kami hanya butuh kejelasan dari arahan Pj Bupati sebelumnya bahwa kami bisa bekerja. Itu saja,” ujarnya.

Sikap tegas dan cenderung keras Hambali disebut bukan hal baru. Saat masih menjabat sebagai Kasatpol PP Kampar, ia juga pernah dikritik karena dinilai bersikap arogan terhadap pendemo, termasuk sejumlah tenaga kesehatan perempuan yang saat itu menyampaikan aspirasi. (*)