Sinyal Kuat dari Kemendagri dan Pemprov Riau, Ujung Tanjung Akan dikembalikan Jadi Ibukota Rohil

BAGANSIAPIAPI, RADARPEKANBARU.COM - Wacana pemindahan IPDN Rohil ke Pekanbaru adalah sinyal kuat akan difungsikan kembali ujung tanjung sebagai ibukota Kab.Rohil, sebagaimana diketahui bangunan IPDN Rohil adalah bangunan milik DPRD Rohil yang di alihfungsikan oleh rezim diktator Annas maamun. Annas menggunakan tangan besi nya merobah ibukota Rohil dari Ujung Tanjug ke Bagansiapi-api, kuat dugaan Annas telah merekayasa revisi UU yang menetapkan ujung tanjung sebagai ibukota Rohil. Demikian disampaikan Romdes Yules Aktivis gerakan asal rohil kepada Radarpekanbaru.com di jakarta,Rabu (10/12). Wacana ini ditanggapi serius oleh Bupati Rokan Hilir, Suyatno.A.MP. Ia menyesalkan, komentar-komentar yang diberikan ''bagaikan bola panas'' yang hanya membuat masyarakat Kabupaten Rokan Hilir jadi gerah. ''Kalau iya pun tentulah harus melalui pemanggilan dan rapat. Itukan asset nasional yang kebetulan ada di Rokan Hilir," kata Suyatno sebagaimana dikutip Radar Pekanbaru dari GoRiau.com, Rabu (10/12/2014). Suyatno mengatakan, dia sempat membaca statemen di berita malam tadi. Karena itu, dia mengingatkan, jika mengeluarkan komentar terkait masalah pemindahan tentulah harus melalui pertimbangan tertentu. Jika kebetulan menyangkut fasilitas, tentulah harus dilengkapi dan sama-sama diawasi. ''Jangan seenak-enaknya membawa kampus IPDN Rohil ke Pekanbaru. Di rumah ini masih ada tuannya,'' cetus Suyatno. Senada juga disampaikan anggota DPRD Rokan Hilir, H. Bachid Madjid. Menurutnya masalah ini akan dibicarakan dikalangan DPRD karena tidak sedikit anggaran APBD Rokan Hilir tercurah guna membangun sarana dan prasarana kampus IPDN. ''Bukan hanya fisik bangunan yang kita bangun, namun masalah lahan IPDN juga sudah kita selesaikan. Jadi tidak ada alasan untuk Pemprov mengambil alih IPDN,'' kata H.Bachid Madjid. Ketua DPC PPP ini menegaskan, apa yang telah pemkab Rohil lakukan selama ini guna kesinambungan kampus IPDN, janganlah lagi diutak atik. Lebih bagus Pemprov mencari ide baru apa yang bisa mereka lakukan untuk mengembangkan sumber daya manusia. Toh, Rokan Hilir juga masih berada di Provinsi Riau. Jika mengeluh masalah listrik dan telekomunikasi yang minim, tentunya Pemkab akan mencari solusinya. Jika menganggap Pemkab Rohil tidak siap, itu bukan alasan karena IPDN Sumbar juga bukannya berada dipusat kota. ''Pemprov seharusnya melihat hampir tiap tahun APBD Rohil dianggarkan untuk melengkapi fasilitas IPDN,'' cetusnya. Ditambahkan H. Bachid, penerimaan praja IPDN Rohil selama ini bersifat terbuka. Tidak ada diskriminasi jumlah kuota antara satu kabupaten dengan kabupaten lain. Selain itu, dukungan pengusaha juga sangat bagus dengan dibangunnya akomodasi seperti hotel, wisma Rohil dan dilengkapi KCP BRI guna memudahkan transaksi uang kartal bagi praja disana. Sementara itu, terkait pemberitaan yang santer terkait pemindahan IPDN di media online, tiba-tiba muncul baliho diatas kertas bertuliskan "PERTAHANKAN IPDN. WACANA PEMPROV RIAU PINDAHKAN IPDN. KURANG KERJAAN!!!. Tulisan itu dipajang didepan kantor DPRD Rokan HIlir selasa kemarin.*** Editor :Alamsah