Sidang Paripurna Jawaban Pemerintah Terhadap Pandangan Umum Fraksi DPRD Pekanbaru

PEKANBARU - DPRD Kota Pekanbaru kembali menggelar Rapat Paripurna Jawaban Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi tentang Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2022, Jum'at (24/3/2023).

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Sabarudi ST didampingi Wakil Ketua Ginda Burnama ST MT dan Tengku Azwendi Fajri SE. Rapat dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution beserta Asisten, Kepala OPD, Staf Ahli dan Forkopimda

Sekda Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution mewakili Pj Walikota Pekanbaru Muflihun menyampaikan ucapan terima kasih atas masukan dan pandangan dari seluruh fraksi yang ada di DPRDKota Pekanbaru.

Pemko Pekanbaru menjawab pandangan dari Fraksi PKS mengenai pencapaian PAD tahun 2022 lalu. Hal ini bisa dilaksanakan karena kerjasama selama ini. Tentunya pada tahun 2023 ini akan ditingkatkan.

Sementara itu, mengenai tamatan SD yang susah masuk SMPN, hal itu dikarenakan masih minimnya unit sekolah baru (USB) dan ruang kelas baru (RKB). Namun, di tahun 2023 ini, Pemko membangun 24 RKB dan 2 USB SMPN.

Sedangkan pandangan dari Fraksi Gerindra, Fraksi PDI Perjuangan dan fraksi lainnya mengenai jalan berlubang, bahwa dari hasil laporan Dinas PUPR Kota Pekanbaru ada sekitar 200 titik jalan berlubang tahun 2022. Dan yang sudah dikerjakan sudah sebanyak 149 titik.

"Sementara mengenai jalan rusak akibat proyek IPAL, bahwa Pemko sudah meminta komitmen dari kontraktor pelaksana, agar diperbaiki segera," paparnya.

Mengenai tunda bayar yang dipertanyakan Fraksi Gerindra oleh Nurul Ikhsan, dapat dijelaskan, sejak tahun 2021 hingga akhir tahun 2022 lalu, Pemko sudah menyelesaikan tunda bayar sekitar 71,26 persen. Sehingga sisa tunda bayar yang belum dibayarkan sekitar Rp 59 miliar.

"Kami menjawab tanggapan dari pandangan Fraksi PAN, untuk perbaikan jalan selama 2022 sudah dilakukan berupa tambal sulam, overlay, termasuk pengerukan drainase," terang Indra Pomi.

Ia menambahkan, Pemko Pekanbaru juga sudah berhasil meraih sertifikat Adipura di tahun 2023. "Tentunya kedepan, Pemko menargetkan akan meraih Piala Adipura, dengan catatan semua persoalan sampah bisa diatasi dengan baik," ujarnya.

Pemko Pekanbaru sendiri perlu sinergitas dari berbagai pihak agar pengelolaan dan pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru, semakin baik dan lancar.

"Untuk persoalan lainnya, seperti banjir, BPJS, peningkatan kinerja ASN akan menjadi catatan khusus bagi kami untuk ditindaklanjuti segera. Yang pasti agar bagaimana Kota Pekanbaru kedepannya lebih baik lagi," harap Indra Pomi.

Setelah mendengarkan jawaban pemerintah, Sekretaris DPRD Pekanbaru Hambali Nanda Manurung langsung membacakan nama-nama perwakilan fraksi yang akan masuk dalam keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) LKPj Walikota Pekanbaru tahun anggaran 2022.

"Pansus ini nanti akan bekerja membahas LKPj Wali Kota, sebelum disahkan menjadi Perda Kota Pekanbaru," imbuh Hambali. (Galeri)