Bupati Minta BPOM Pastikan Makanan Aman di Meranti

Meranti,- Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil, SH, MM meminta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru untuk mengawasi kemanan makanan di wilayahnya. Terutama jajanan yang dikonsumsi oleh anak-anak dan siswa sekolah.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri Monitoring dan Evaluasi Program Desa Pangan Aman di Kepulauan Meranti, Rabu (14/12/2022) di Grand Indobaru Hotel, Selatpanjang.

"Kita minta makanan dan jajanan yang ada aman untuk anak-anak kita di Kepulauan Meranti. Pokoknya makanan yang ada dan yang masuk ke kabupaten kita wajib steril," kata Bupati.

Dia juga mengapresiasi BPOM Pekanbaru sebagai instansi penyelenggara utama pelaksanaan kegiatan Desa Pangan Aman tersebut. Adil berharap kader-kader dan komunitas desa yang telah dibentuk melalu kegiatan itu, dapat memberikan dampak positif terhadap kesehatan masyarakat dan dapat terus menerapkan serta menyebarluaskan informasi keamanan pangan secara berkelanjutan.

"Semoga Kabupaten Kepulauan Meranti dapat menjadi Kabupaten Pangan Aman nantinya. Ikuti dengan baik sampai dengan selesai kegiatan ini," harapnya.

Sebelumnya Kepala Balai Besar POM Pekanbaru Yosef Dwi Irawan menyampaikan keamanan pangan menjadi hal sangat penting untuk diperhatikan agar tidak menimbulkan masalah kesehatan bagi masyarakat. Selain itu, tambahnya, pembangunan keamanan pangan dapat dimulai dari individu, keluarga, hingga masyarakat.

"Hal tersebut dapat didukung melalui pendidikan mengenai keamanan pangan bagi komunitas yang ada di desa, sekolah maupun pasar pada suatu daerah," ujarnya.

Secara umum tujuan monitoring dan evaluasi tersebut, kata Yosef, untuk memastikan hal-hal yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan untuk mengetahui hasil serta dampak dari program tersebut.

"Monev ini perlu dilakukan di tingkat daerah agar setiap daerah mengetahui kemajuan, capaian target serta kendala pada pelaksanaan program," sebut Kepala BPOM Pekanbaru itu.

Hadiri dalam kegiatan tersebut, Sekda Kepulauan Meranti, para kepala OPD, para camat, kepala desa dan perwakilan sejumlah sekolah. (Bom).