Pemprov Riau Tindak Lanjut Hasil Percepatan Intervensi Audit Stunting

RADARPEKANBARU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar rapat tindak lanjut hasil percepatan intervensi audit kasus stunting di Provinsi Riau, yang berlangsung di Ruang Rapat Kenanga Kantor Gubernur Riau, Jumat (04/11/2022).

Rapat ini dibuka oleh Asisten I Setdaprov Riau Masrul Kasmy. Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zainal Arifin, Kepala BKKN Provinsi Riau Mardalena Wati Yulia dan tamu undangan lainnya.

Sebagaimana diketahui bersama, percepatan penurunan stunting saat ini telah menjadi program nasional yang terus digalakkan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota yang ada di seluruh Indonesia.

Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, prevalensi stunting Provinsi Riau berada pada angka 22,3 persen.

"Artinya, posisi ini berada di bawah capai nasional yang berada pada angka 24,4 persen dan juga berada pada urutan ke-10 terbawah secara nasional. Namun masih berada di atas standar WHO," kata Masrul Kasmy.

"Bapak Presiden Republik Indonesia menargetkan bahwa angka stunting ini harus turun menjadi 14 persen di tahun 2024. Tentu tindak lanjut hasil percepatan intervensi ini salah satu upaya kita bersama agar angka ini bisa menurun," ujarnya.

Ia juga menyatakan, bahwa pihaknya terus mencari risiko-risiko penyebab terjadinya stunting di masyarakat, sehingga harus ada bentuk intervensi dalam kebijakan - kebijakan yang bersifat anggaran.

"Melihat adanya kenaikan angka pada permasalahan stunting di Riau ini tentu dibuat semacam rencana tindak lanjut," kata Masrul.

Namun, rencana tindak lanjut terkait permasalahan stunting ini tidak terintegrasi dengan baik dalam OPD-OPD terkait.

"Jadi ini yang mau kita padu dan serasikan dengan seluruh OPD - OPD kita. Kita harus kroyokan, kalau di PUPR mereka mengadakan pembangunan besar seperti sarana air minum dan sanitasi," tambahnya.

Masrul menjelaskan, untuk di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2KB) telah melakukan monitoring, sosialisasi dan memberikan pemahaman terhadap perubahan perilaku kepada masyarakat luas. 

"Karena, sosialisasi dan pemahaman terhadap perubahan perilaku anak yang terkena stunting atau yang berpotensi stunting perlu kita berikan kepada masyarakat," ungkap Masrul.

"Berbagai dinas terkait lainnya juga terus memberikan hasil dan berupaya dengan baik agar angka stunting di Riau ini bisa menurun sesuai dengan harapan bersama dan target pemerintah terkait stunting bisa tercapai," lanjutnya.

Ia juga berharap, dengan audit kasus ini, nantinya akan memperoleh hasil dan catatan-catatan yang akan berguna agar kasus stunting di Riau bisa turun.

"Kami juga harap kepada OPD terkait untuk terus bekerjasama dan berupaya memberikan hasil yang terbaik agar kedepannya penurunan angka stunting bisa maksimal," harap Masrul.

Sebagai informasi, setelah rapat ini akan ada pertemuan kepala daerah, camat, kepala desa dan lurah se-Provinsi Riau pada 8 November mendatang membahas permasalahan yang terjadi di Provinsi Riau salah satunya terkait stunting.(rmc)